"Ujian nasional sebetulnya baik-baik saja dilakukan, tetapi harus sebagai upaya kita untuk melihat pemetaan dan melakukan pemetaan dari kualitas pendidikan yang terjadi antara satu sekolah dengan sekolah lain," kata Henny dalam unggahan di Instagram @cahayaguru dikutip Senin, 18 November 2024.
Ia menyebut saat ini kualitas tiap sekolah berbeda-beda. Mulai dari kualitas pendidikan hingga sarana dan prasarana di sekolah.
"Dari berbagai standar pendidikan yang ada, misalnya, jelas-jelas sekali standar dari tenaga kependidikan, dari para guru, kualitas para guru, kemudian juga dari prasarana, kemudian juga dari pembiayaan, itu sangat berbeda," sebut dia.
Henny menegaskan karena kondisi berbeda itu, tak bisa menetapkan satu standar kelulusan seperti UN. Pemerintah, kata dia, juga harus berupaya dalam pemerataan kualitas pendidikan.
| Baca juga: Banyak Nilai Siluman di UN, Itje: Anak Dapat Nilai, Tapi Tidak Kompeten |
"Kalau memang selama ini standar belum ada, maka melakukan standardisasi kelulusan adalah jelas merupakan satu ketidakadilan. Apalagi, bila mana yang bertanggung jawab untuk menyamakan itu adalah justru pemerintah," tutur dia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengaku tengah mengkaji diadakannya kembali Ujian Nasional (UN). Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim menghapus UN pada 2020.
"UN mau dibalikin atau tidak karena masih dalam pembahasan," kata Mu'ti dalam Silaturahmi Media di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Ia menyebut pembahasan tersebut dilakukan hati-hati, terlebih, isu ini akan terus dibicarakan. Mu'ti juga menyinggung Asesmen Nasional (AN) yang merupakan alat evaluasi pembelajaran di sekolah.
"Sehingga sabar dulu kami masih terus melakukan pengkajian supaya kebijakan kami tentang ujian nasional apakah namanya tetap sama itu atau asesmen seperti yang ada sekarang," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
