"PPDB yang sudah gaduh akan semakin gaduh karena dilaksanakan di tengah pandemi. Karena PPDB tahun ini mesti juga menggunakan protokol kesehatan," kata Abdul dalam konferensi video, Kamis, 11 Juni 2020.
Abdul menyebut tersedianya metode daring dalam proses PPDB belum sepenuhnya meredam kegaduhan. Banyak orang tua maupun siswa yang tidak memiliki kemampuan mendaftar PPDB secara daring.
"Terus kalau tidak bisa secara online, bila dikuasakan ada potensi pungutan," tambah Abdul.
Abdul mengatakan, persoalan lama PPDB juga belum selesai. Misalnya, permasalahan porsi zonasi, jalur prestasi, hingga afirmasi.
Baca: Pemerintah Siapkan Anggaran untuk Pembukaan Aktivitas Pesantren
'Perlombaan' masuk sekolah negeri juga akan membuat PPDB semakin rumit. Sebab sekolah negeri di Indonesia memiliki banyak keterbatasan.
"Jumlah sekolah negeri kan terbatas begitu juga daya tampungnya. Semua berebut," ungkap dia.
Menurutnya, permasalahan babak rebutan itu akibat orang tua dan siswa terlalu menganggap sekolah negeri lebih unggul dan murah. Padahal, teori itu tidak sepenuhnya berlaku.
"Padahal kan tidak juga. Nanti ada saja iuran apalah di dalamnya. Kita terjebak kalau negeri bisa gampang melanjutkan ke kampus favorit. Padahal tidak juga," ujar Abdul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
