Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. DOK IG @metrotv
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. DOK IG @metrotv

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Anggaran KIP Kuliah Tidak Akan Dipotong

Renatha Swasty • 14 Februari 2025 14:18
Jakarta: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menjadi salah satu yang terkena efisiensi anggaran mencapai Rp22,54 triliun. Pemangkasan ini dapat berdampak ke sejumlah hal, salah satunya pemotongan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan beasiswa KIP Kuliah tidak akan mengalami pemotongan. Ia menyebut jumlah penerima beasiswa KIP Kuliah pada Tahun Anggaran 2025 adalah 1.040.192 mahasiswa dengan total anggaran sebesar Rp14.698.000.000.
 
Anggaran tersebut tidak mengalami pemotongan dan tetap dialokasikan sepenuhnya untuk mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP. “Dengan demikian, seluruh mahasiswa penerima beasiswa KIP dapat melanjutkan program belajar mereka seperti biasa,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait efisiensi anggaran dikutip dari akun Instagram @metrotv, Jumat, 14 Februari 2025.

Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro sebelumnya mengungkapkan efisiensi dapat membuat pemangkasan anggaran KIP-K sebesar 9 persen dari pagu awal. Anggaran KIP-K sebesar Rp14,6 triliun dapat menyusut sebesar Rp1,3 triliun.
 
Hal ini dapat berdampak terhadap mahasiswa KIP-K on going. Sebanyak 663.821 dari 844.174 mahasiswa on going tidak dapat dibayarkan KIP-K nya pada tahun 2025.
 

Ratusan ribu mahasiswa tersebut terancam putus kuliah. Pihaknya juga tidak bisa menerima mahasiswa baru KIP-K pada Tahun 2025.
 
"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,6 triliun," ungkap Satryo dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 13 Februari 2025.
 
Sri Mulyani juga memastikan tenaga honorer di kementerian dan lembaga tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga.
 
“Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, kami sampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran tidak akan berdampak pada tenaga honorer,” ujar Sri Mulyani.  
 
Ia menyebut pihaknya juga bakal melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan langkah efisiensi di kementerian dan lembaga tidak memengaruhi belanja bagi tenaga honorer. Sehingga, pelayanan publik tetap berjalan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. (Antariska)
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan