"Tahun ini revitalisasi akan ditambah 60 ribu oleh bapak presiden sehingga tahun ini kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Jakarta, Senin 26 Mei 2026.
Ia menjelaskan jika revitalisasi sekolah menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur fisik pendidikan. Mu'ti meyakini program revitalisasi bukan hanya untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.
| Baca juga: Rp1,9 Triliun Dialirkan untuk Revitalisasi 2.792 Sekolah Pascabencana Sumatra |
"Tetapi juga membantu perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja," terangnya.
Sebelumnya, pada 2025 Kemendikdasmen telah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan. Program tersebut berjalan tepat waktu dan turut menyerap lebih dari 250 ribu tenaga kerja.
"Tidak hanya pelaksanaan yang tepat waktu tetapi juga penyerapan tenaga kerja dalam catatan kami lebih dari 250 ribu tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi tahun 2025," ujar dia.
Mu'ti menyebut pembangunan sektor pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan layanan belajar mengajar. Tetapi juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga memperkuat digitalisasi pembelajaran. Tahun ini setiap satuan pendidikan bakal mendapatkan tambahan tiga perangkat digital pembelajaran.
Secara keseluruhan, pemerintah akan mendistribusikan sekitar 800 ribu perangkat digital untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Mu'ti mengatakan seluruh program itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
Lebih lanjut, pada 2025, pemerintah telah memberikan bantuan kepada 12.500 guru untuk menyelesaikan pendidikan S1 melalui sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Tahun ini, jumlah penerima program itu ditingkatkan menjadi 150 ribu guru.
Kemendikdasmen juga menaikkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Sementara guru ASN menerima tunjangan sebesar gaji pokok yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing setiap bulan.
Selain itu, guru non-ASN yang belum menerima tunjangan sertifikasi juga mendapatkan insentif. Guru non-ASN kata dia berhak menerima insentif sebesar Rp400 ribu per bulan.
Lebih lanjut, Mu'ti menegaskan seluruh kebijakan tersebut menjadi bagian dari fondasi menuju visi pendidikan bermutu untuk semua. Berbagai kebijakan itulah yang kata dia menjadi fokus Kemendikdasmen dari awal masa pemerintahan era Presiden RI Prabowo Subianto.
"Pada 19 bulan pertama ini kami baru meletakkan fondasi menuju pendidikan bermutu untuk semua," ujar dia.
| Baca juga: Prabowo Bocorkan Rencana Investasi Besar-besaran yang Bakal Ubah Wajah Pendidikan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
