Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan pemerintah sengaja menyusun sistem PJJ dengan standar mutu yang setara dengan pendidikan formal. Tujuannya, agar tidak muncul stigma bahwa jalur PJJ tersebut merupakan pendidikan kelas dua.
"Ijazah merujuk kepada sekolah induk dan tidak ada perbedaan. Yang paling penting adalah motivasi siswanya," kata Tatang dalam Coffee Morning dengan Media di Jakarta, Kamis 30 Juli 2026.
| Baca juga: Jadwal Lengkap dan Tahapan PPG Calon Guru 2026, Simak di Sini! |
Pernyataan tersebut menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai legalitas lulusan PJJ. Selama ini, masih banyak anggapan bahwa pendidikan jarak jauh memiliki kualitas maupun pengakuan yang berbeda dibandingkan sekolah reguler.
Tatang menegaskan seluruh peserta didik PJJ tetap tercatat sebagai siswa di sekolah induk yang ditunjuk pemerintah. Karena itu, ijazah yang diterbitkan berasal dari sekolah tersebut dan memiliki kedudukan yang sama dengan lulusan pendidikan tatap muka.
Selain memperoleh ijazah yang setara, peserta didik PJJ juga akan mengikuti sistem evaluasi nasional yang sama, seperti misalnya Tes Kemampuan Akademik (TKA). Ia menyebut siswa PJJ mulai dapat mengikuti TKA pada 2028.
"TKA mulai diberlakukan pada 2028. Peserta didik PJJ akan mengikuti TKA di sekolah induk atau sekolah mitra yang sudah ditetapkan," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah tidak ingin fleksibilitas pembelajaran mengurangi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan PJJ disusun melalui sistem yang terintegrasi, mulai dari penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, pendampingan guru, hingga asesmen peserta didik.
Kemendikdasmen juga menggandeng berbagai lembaga yang memiliki pengalaman panjang dalam pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah Universitas Terbuka (UT), yang selama puluhan tahun mengembangkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia.
"Kerja sama ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran hingga asesmen benar-benar berjalan dengan baik," kata Tatang.
Lebih lanjut, untuk mengatasi kesenjangan akses internet saat PJJ, Kemendikdasmen tidak hanya mengandalkan pembelajaran daring. Pemerintah juga menyiapkan ribuan modul cetak yang dapat digunakan peserta didik di daerah dengan jaringan internet terbatas.
"Kami sudah menyiapkan sekitar 3.000 modul. Selain itu, guru-guru di sekolah induk maupun sekolah mitra juga sudah dilatih agar mampu mendampingi peserta didik secara optimal," ujarnya.
| Baca juga: Pendaftaran TKA SMA/SMK 2026 Dimulai! Ini Jadwal Terbarunya |
Proses pembelajaran dilakukan melalui kombinasi belajar mandiri menggunakan modul dan pembelajaran sinkron bersama guru. Secara berkala, peserta didik akan mengikuti asesmen untuk mengukur capaian kompetensi mereka.
Tatang menegaskan kualitas lulusan PJJ tidak hanya diukur dari kepemilikan ijazah, tetapi juga dari kompetensi yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran. Karena itu, Kemendikdasmen berupaya membangun ekosistem PJJ yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga melibatkan guru, orang tua, dan sekolah sebagai pendamping utama peserta didik.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi memandang PJJ sebagai jalur pendidikan alternatif yang kualitasnya lebih rendah. Sebaliknya, PJJ diharapkan menjadi pilihan yang setara bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka karena berbagai kondisi, tanpa mengurangi peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
