Hardiknas, Momentum Mewujudkan Sekolah Ramah Anak
Komisioner bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti

Jakarta:Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Pemerintah untuk menjadikan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 sebagai momentum untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA).

Komisioner bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti mengatakan perlunya sinergi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA),  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag)  untuk menciptakan sekolah aman dan nyaman bagi warga sekolah melalui program SRA.


Menurut Retno, program SRA selama ini hanya dipahami sebatas sekolah aman dari kekerasan.  Padahal SRA sesungguhnya jauh lebih komprehensif, yaitu juga sebagai sekolah yang aman, nyaman dan bermartabat untuk mengantarkan anak-anak Indonesia yang berkualitas menjadi generasi penerus bangsa yang andal.

"SRA tidak sekedarzero kekerasan, tetapi sekolah yang mendeklarasikan sebagai Sekolah Ramah Anak harus memiliki sarana prasarana lain, seperti kantin yang sehat," jelasnya.

Selama ini jajanan di sekolah didominasi oleh karbohidrat, makanan yang mengandung pemanis, penyedap, dan pengawet. "Jarang kantin sekolah menyediakan buah dan sayur," terang Retno.

Padahal dalam tumbuh kembangnya, anak sangat membutuhkan  makanan yang sehat dan gizi yang seimbang.  Selain itu, sekolah yang mengikrarkan diri sebagai SRA juga wajib menciptakan lingkungan sekolah yang aman secara fisik, asri dan hijau.  

Diantaranya memiliki jalur evakuasi bencana, bebas asap rokok, bebas narkoba, dan memiliki nomor pengaduan jika siswa mengalami kekerasan dan ketidaknyamanan lain saat berada di sekolah.  

Program SRA selama ini diartikan keliru, seolah hanya untuk kepentingan anak.  Padahal, kata Retno, kondisi sekolah yang aman, nyaman, asri, sehat dan nirkekerasan adalah situasi dan kondisi yang akan berdampak positif bagi seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru dan petugas sekolah lainnya.  

Oleh karena itu, para guru di  berbagai sekolah, seharusnya dibekali ilmu psikologi anak, agar dapat memahami tumbuh kembang anak sesuai usianya. Selain itu, harus diberi pelatihan manajemen kelas.  Sehingga dapat mengatasi anak-anak yang memiliki kecenderungan agresif, dan membangun disiplin positif dalam proses pembelajaran.

"Karena masih banyak guru yang cenderung mendisiplikan siswa dengan kekerasan, bukan dengan disiplin positif," ungkap mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 ini.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan ternyata belum dipahami oleh para pendidik maupun para birokrat pendidikan secara utuh.  Padahal isi Permendikbud ini sangat rinci dalam mendefiniskan jenis-jenis kekerasan dan sanksinya, upaya pencegahan serta penanganan kekerasan.  

"Untuk itu, Kemendikbud harus lebih masif lagi dalam mensosialisasikan ke jajarannya, para guru dan para birokrat pendidikan," tutupnya.




 



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id