Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.
Momen penyerahan SK sempat diwarnai aksi protes dari kubu Pakubuwono XIV Purboyo. Putri tertua PB XIII, GKR Timoer Rumbay, tiba-tiba naik ke mimbar setelah Fadli Zon menyampaikan sambutan.
“Maaf Bapak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya punya hak sebagai warga negara Indonesia,” kata Timoer sebelum panitia mematikan mikrofon.
Aksi tersebut memicu kericuhan kecil dari para sentono, abdi dalem, dan tamu undangan. Usai acara, Timoer menyatakan pihaknya merasa tidak dilibatkan dalam proses penunjukan Tedjowulan.
“Kami keluarga besar PB XIII merasa tidak diorangkan. Keraton ini ada tuan rumahnya, tetapi kami tidak diberitahu tentang acara ini,” ujar dia.
Fadli Zon dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI mengungkap pentingnya SK tersebut.
Dia menuturkan penerbitan SK mempertimbangkan Keraton Solo yang memiliki bangunan cagar budaya nasional. Sehingga, pemerintah memberikan anggaran untuk hal tersebut dalam bentuk hibah.
"Karena Keraton Solo mendapatkan hibah dari pemerintah Kota Solo, dari provinsi, kemudian dari APBN. Nah, selama ini menurut keterangan itu penerimanya itu pribadi," beber Fadli dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 22 Januari 2026.
Karena itu, pihaknya menunjuk penanggung jawab di Keraton Solo sehingga dana yang diberikan juga dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga :
Profil Tedjowulan, Penanggung Jawab Penyelesaian Konflik Keraton Solo! Lulusan Akmil Magelang Lho
"Nah, kita ingin ada ke depan itu ada pertanggungjawaban terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN. Oleh karena itu, kita harus menunjuk penanggung jawab pelaksana dan kami menunjuk Panembahan Agung Tedjowulan yang kebetulan juga menjadi pihak yang memfasilitasi musyawarah keluarga," beber Fadli.
Ia menjelaskan Keraton Solo memiliki sejumlah bagian bangunan. Di bagian belakang bangunan memiliki luas 8,5 hektare yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Namun, saat ini kondisinya tidak terawat.
"Cagar budaya nasional tuh tidak terawat karena ada aksi menggembok, saling menggembok dan lain-lain. Bahkan kita sudah membuat revitalisasi museum baru 25 persen setelah itu digembok lagi. Jadi belum selesai juga nih," ujar dia.
Fadli berharap dengan penunjukan itu persoalan dualisme dalam kerajaan bisa diselesaikan. Ia menegaskan penerbitan SK itu bukan bentuk intervensi dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Fadli meminta agar konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat segera diselesaikan. Polemik yang berkepanjangan dinilai dapat menghambat program revitalisasi kawasan cagar budaya tersebut.
"Mungkin akan memperlambat (jika masih konflik). Tapi kita akan jalan terus, karena ini cagar budaya, kita rawat. Saya yakin semua pihak pasti setuju. Kita lakukan sebagai bentuk komitmen negara hadir dalam kemajuan kebudayaan," kata Fadli usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan penanggung jawab Keraton Solo kepada KGPAA Tedjowulan, Minggu, 18 Januari 2026.
Fadli menegaskan Tedjowulan ditunjuk sebagai pelaksana tugas raja sekaligus penanggung jawab pengelolaan Keraton Solo. Ia diharapkan mampu merangkul seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan internal melalui musyawarah.
"Pelaksananya beliau, Panembahan Tedjowulan. Nanti beliau akan mengundang kalau terkait dengan musyawarah mufakat itu beliau yang akan mengundang semua kerabat ya untuk duduk. Jadi kan harus kita tunjuk dulu siapa pelaksananya. Supaya kalau kita menghibahkan ada dana gitu kan kepada siapa,," ujar Fadli.
Menurut Fadli, penunjukan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga Keraton Solo sebagai warisan budaya. Program revitalisasi, seperti pemugaran Panggung Songgo Buwono, disebut akan terus dilanjutkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
