"Kami Komisi X merasa gagal, salah satunya kami waktu itu sepakat membikin apa yang disebut peta jalan pendidikan nasional," tutur ketua Komisi X, Syaiful Huda dalam webinar Satu Frekuensi PB PGRI, dikutip Jumat, 31 Desember 2021.
Dia merasa pihaknya belum maksimal mengawal kebijakan dan menyuarakan keinginan warga pendidikan kepada jajaran Kemendikbudristek. Sebab, sampai hari ini Kemendikbudristek tak kunjung menunjukkan naskah akademik dari peta jalan pendidikan itu.
"Sampai hari ini kami tagih naskah akademiknya, enggak ada. Nasib peta jalan pendidikannya masih bentuk draf dan belum ada yang bisa dikaji memang," tutur Huda.
Baca: Komisi X dan Kemendikbudristek Sepakat UU Sisdiknas Direvisi Menyeluruh
Selain itu, sepanjang 2021 ada beberapa kebijakan lain yang belum berhasil diadvokasi. Di antaranya Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan yang sampai saat ini belum ada hasil dari revisi terbatasnya.
"Lalu soal kekerasan seksual di mana ada revisi terbatas soal diksi consent itu kami masih menunggu," jelas Huda.
Sebenarnya, kata Huda, berbagai polemik ini banyak bermula dari Kemendikbudristek yang kurang memberi ruang kepada publik untuk memberi gagasan. Menurut dia, nantinya Kemendikbudristek mesti lebih melibatkan stakeholder dalam merancang kebijakan.
"Karena tidak ada diskusi publik, efeknya ada kegaduhan yang kita alami," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
