“Ini sejalan dengan program Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tentang wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari Taman Kanak-kanak,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam Peluncuran Peta Jalan Bersama ASEAN-SEAMO tentang Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini di Asia Tenggara di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
Dia menyebut kebijakan tersebut memperkuat pentingnya akses pendidikan sejak usia dini. Pemerintah ingin memastikan anak mendapatkan layanan pendidikan sejak tahap prasekolah.
Selain pendidikan, pemerintah juga mengintegrasikan kebijakan dengan program kesehatan dan gizi. Hal ini dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
“Program makan bergizi gratis diberikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga untuk anak-anak,” kata Mu’ti.
Menurut dia, pendekatan terintegrasi ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Intervensi sejak dini diyakini berdampak besar pada capaian pendidikan di masa depan.
Baca Juga :
Indonesia Pimpin Inisiatif Roadmap PAUD di ASEAN
Dirjen PAUD Dikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan roadmap ini memperkuat layanan pendidikan dari sisi sistem. Fokusnya tidak hanya pada akses, tetapi juga kualitas.
“Mulai dari peningkatan layanan akses, kemudian ke layanan pembelajarannya,” ujar dia.
Dia menjelaskan penguatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Guru dan tenaga kependidikan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.
“Penguatan sumber daya manusianya; guru, kepala sekolah, pengawas, termasuk juga daycare-nya,” kata Gogot.
Selain itu, keterlibatan orang tua juga menjadi bagian penting dalam kebijakan ini. Pendidikan anak usia dini tidak bisa hanya bertumpu pada sekolah.
“Parenting dan caregiver itu harus terlibat di dalam pendidikan anak usia dini,” ujar dia.
Pemerintah berharap kualitas pendidikan nasional meningkat secara merata dengan pendekatan komprehensif ini. Roadmap ASEAN-SEAMEO menjadi salah satu instrumen pendukung percepatan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
