"DPR RI memberikan perhatian besar terkait permaslahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu diantara lain, serangan cyber, penggabungan lembaga penyiaran publik, pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata Puan dalam pidatonya pada dalam pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Jumat 16 Agustus 2024.
Kemudian ia juga menyinggung persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah. Serta kasus yang baru-baru ini muncul yakni pemberhentian paksa atau cleansing guru honorer.
Selain itu ia menyoroti persoalan lainnya. Kembali ia menyatakan, jika pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada rakyat, ketika menggunakan uang rakyat dalam belanja negara.
"Belanja negara harus banyak dialokasikan dan efektif memudahkan rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana prasarana dalam mendukung ekonomi rakyat. Pokoknya penerima manfaat yang negara adalah rakyat," sambungnya.
Pada kesempatan itu, Puan juga Puan turut mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran yang berhasil memenangkan Pemilu 2024 lalu. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD RI yang berhasil terpilih di periode berikutnya.
"Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita juga ucapkan selamat kepada Bapak / Ibu yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD periode mendatang," kata Puan.
Setelah Puan, rangkaian acara dilanjutkan dengan pidato Presiden RI Joko Widodo. Jokowi menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan Nota Keuangan.
Dalam sidang tersebut Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan untuk yang terakhir kalinya. Di mana tahun ini merupakan akhir masa jabatan Jokowi sebagai Presiden.
Dalam sidang tahunan ini, terdapat 8 lembaga negara yang akan menyampaikan laporan kinerjanya, termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY. Laporan ini penting untuk dibahas agar publik mendapatkan informasi yang transparan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga tersebut selama setahun terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
