Besarnya kebutuhan tersebut membuat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajak berbagai pihak untuk bergotong royong mempercepat perbaikan sekolah. Karena 200 ribu perbaikan sekolah tentu tak bisa sekadar mengandalkan APBN Semata.
Untuk memecah persoalan tersebut Kemendikdasmen pun menghadirkan Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB). Lewat gerakan ini, pemerintah membuka ruang kolaborasi bagi dunia usaha, filantropi, organisasi masyarakat, komunitas, hingga individu untuk terlibat langsung mendukung berbagai kebutuhan sekolah.
"Kebutuhan pembangunan pendidikan jauh melampaui kemampuan pemerintah jika hanya mengandalkan anggaran negara," kata Sekjen Kemendikdasmen Suharti di Jakarta, Senin 6 Juli 2026.
| Baca juga: Target Naik! Pemerintah Revitalisasi 71.744 Sekolah TK-SMA 2026, Serap 1,1 Juta Pekerja |
Suharti mengatakan Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pembelajaran. Termasuk menyediakan lingkungan belajar yang layak bagi jutaan peserta didik di seluruh Indonesia.
"Faktanya masih lebih dari 200 ribu sekolah yang rusak dan membutuhkan penanganan sehingga anak-anak bisa sekolah secara aman dan nyaman," tegas Suharti.
Menurut dia, persoalan pendidikan tidak berhenti pada pembangunan ruang kelas. Sekolah juga membutuhkan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas guru, penyediaan bahan ajar digital, penguatan platform pembelajaran, hingga infrastruktur digital yang memadai.
"Kebutuhan pendidikan masih sangat luas. Butuh pendampingan dan pelatihan bagi guru, penyediaan bahan ajar digital, penguatan platform digital, hingga infrastruktur pendidikan," ujarnya.
Melalui PSPB, revitalisasi sekolah menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Program tersebut akan dipadukan dengan berbagai bentuk dukungan lain seperti digitalisasi pembelajaran, pemberian beasiswa, pelatihan guru, hingga penanganan anak tidak sekolah.
Suharti menjelaskan selama ini banyak perusahaan maupun lembaga filantropi yang ingin membantu pendidikan. Namun, kontribusi tersebut sering kali belum tepat sasaran karena belum tersedia data kebutuhan sekolah yang terintegrasi.
Akibatnya, ada sekolah yang menerima banyak bantuan. Sementara sekolah lain justru belum tersentuh.
"Kontribusi yang sudah diberikan sebenarnya sudah sangat banyak, namun berjalan secara tersebar dan belum selalu bertemu dengan kebutuhan prioritas nasional," ujarnya.
Melalui PSPB, Kemendikdasmen akan menyediakan data kebutuhan sekolah berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data tersebut akan menjadi dasar untuk mempertemukan kebutuhan satuan pendidikan dengan calon mitra yang ingin memberikan dukungan.
Dengan sistem tersebut, bantuan diharapkan tidak lagi diberikan berdasarkan informasi yang terbatas. Melainkan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
| Baca juga: Target Revitalisasi 71.744 Sekolah, Mendikdasmen Minta Purbaya Tambah Anggaran |
Suharti menegaskan PSPB bukan program penghimpunan dana oleh pemerintah. Kemendikdasmen hanya bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan pemberi bantuan dengan sekolah, guru, maupun peserta didik yang membutuhkan.
Seluruh bentuk bantuan tetap dikelola langsung oleh mitra bersama penerima manfaat. "Kemendikdasmen tidak mengumpulkan uang dan tidak mengelola sumber dana. Kami menjadi jembatan antara mitra kontributor dengan penerima manfaat," jelasnya.
Selain mempertemukan kedua belah pihak, kementerian juga akan melakukan koordinasi, pemantauan, dan pelapora. Sehingga dampak setiap program dapat diukur secara lebih transparan.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
