Namun, pagu anggaran tersebut dinilai masih belum cukup. Karena itu, Mendikdasmen, Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp67,6 triliun.
"Usulan tambahan sebesar sebesar Rp67,67 triliun dimaksud untuk mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun," kata Mu'ti dalam Raker Komisi X DPR RI, Kamis 10 Juli 2025.
Selain itu, tambahan anggaran juga diperlukan untuk program lainnya. Seperti peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
| Baca juga: Adab Berbahasa Mengkhawatirkan, Abdul Mu'ti: Kata Kotor Sudah Dianggap Biasa |
"Program Kesastraan, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta dukungan pelaksanaan tugas fungsi dan tata kelola di Kemendikdasmen,” terangnya.
Data kebutuhan tersebut, kata dia, sudah pernah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) 7 Juli 2025. Di mana dibutuhkan penambahan anggaran di bidang pendidikan.
"Untuk PIP baru bagi PAUD, peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, rencana pembukaan UPT Kemendikdasmen di wilayah Papua, pembukaan Atdikbud di Turki dan sekolah Indonesia di Tawau, renovasi penataan gedung di Senayan dan Cipete akibat restrukturisasi Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian dan lembaga,” tambah Mu'ti.
Ia berharap tambahan anggaran ini dapat direalisasikan. Anggaran tersebut, kata dia, diharapkan mampu memperkuat dunia pendidikan sebagai pondasi masa depan bangsa.
"Kami berkomitmen memperjuangkan pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, adaptif, dan bermutu demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," tutup Mu'ti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
