Ilustrasi sekolah. MI/Gino Hadi

Satuan Pendidikan Didorong Aktif Sukseskan Program Indonesia Pintar

Renatha Swasty • 28 Juli 2022 10:31

Jakarta: Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar pemerintah bertujuan agar semua anak dalam usia sekolah memperoleh akses pendidikan, sejak jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. PIP Dikdasmen mencegah peserta didik putus sekolah hanya karena ketiadaan biaya.

PIP Dikdasmen juga menarik atau mengajak kembali peserta didik yang putus sekolah untuk kembali menikmati bangku pendidikan hingga selesai. Keterlibatan satuan pendidikan sebagai lembaga pendidikan yang langsung berhubungan dengan peserta didik sangat penting agar PIP Dikdasmen lancar dan sukses.

Koordinator PIP Dikdasmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Sofiana Nurjanah, mengatakan ada tiga peran utama yang mesti dilakukan satuan pendidikan untuk menyukseskan PIP.

“Ada tiga peran, yakni mengusulkan peserta didik yang layak menerima PIP melalui Dapodik, membantu dan memantau proses penyaluran dan pencairan bantuan PIP, serta menerima setiap anak usia 6 sampai 21 tahun pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang putus atau belum sekolah, “ kata Sofiana dikutip dari laman Puslapdik Kemendikbud, Kamis, 28 Juli 2022.

Sofiana menjelaskan agar peserta didik layak mendapatkan haknya memperoleh PIP, satuan pendidikan perlu mendampingi orang tua peserta didik. Salah satunya melengkapi data peserta didik di Dapodik, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), tanggal lahir peserta didik, dan nama ibu kandung.

“Yang sangat penting, bila peserta didik layak menerima PIP sesuai kriteria, satuan pendidikan segera mencontreng di Dapodik sebagai tanda peserta didik tersebut layak memperoleh PIP,“ ujar dia.

Sofiana mengingatkan ada kemungkinan data tidak valid soal pengisian data peserta didik karena beberapa hal. Seperti, nama ibu kandung dan nama siswa tidak diisi atau tertukar, serta mengandung karakter atau angka sehingga tidak bisa terbaca oleh sistem.

“Contoh lain, pengisian NIK dan NISN tidak benar, seperti kelebihan atau kekurangan atau salah input, serta ada NIK dan NISN ganda," tutur dia.

Sofiana juga meminta satuan pendidikan memantau aplikasi SiPintar. Hal itu agar segera mengetahui daftar peserta didik yang memperoleh SK Nominasi, SK Pemberian, dan informasi lainnya.

Satuan pendidikan juga diminta secepatnya memberitahukan peserta didik dan orang tua atau walinya yang memperoleh SK Nominasi dan memfasilitasi untuk segera melakukan aktivasi rekening agar segera menerima SK Pemberian.

“Bila SK Pemberian telah terbit, segera lakukan koordinasi dengan bank penyalur agar proses pencairan cepat dan mudah,“ tutur Sofiana.

Sofiana menyebut untuk memperlancar pencairan PIP,
Puslapdik kini telah menerbitkan KIP Digital untuk mengganti KIP ATM sebagai penanda peserta didik menerima PIP.

“KIP Digital ini dapat dicetak sendiri oleh satuan pendidikan melalui aplikasi SiPintar sehingga pencairan lebih cepat dan akurat," tutur dia.

Sofiana menuturkan pada KIP Digital terdapat QRCode yang dapat mempermudah satuan pendidikan melakukan verifikasi pada pelaksanaan program yang mensyaratkan PIP, seperti pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dia menuturkan peran ketiga satuan pendidikan ialah mengupayakan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin namun belum memperoleh PIP agar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga mendapat prioritas menerima PIP. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja sama dengan kelurahan sebagai pangkalan data awal pemutahiran DTKS.

“Lakukan fasilitasi agar peserta didik dari keluarga miskin mengikuti program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH)," papar dia.