Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan tahapan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 direncanakan dibuka pada minggu kedua bulan Mei. “Setelah penyerahan persetujuan izin prinsip sekolah kedinasan, pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei,” ungkap Anas dikutip dari laman Kemenpan RB, Senin, 6 Mei 2024.Formasi Sekolah Kedinasan
Tahun ini Kementerian PANRB menetapkan persetujuan formasi pada delapan instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi. Berikut ini daftar instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan 2024:- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Dalam Negeri
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
| Baca juga: Mau Masuk Sekolah Kedinasan, 2 Politeknik Ini Pakai Syarat UTBK-SNBT 2024 Lho! |
Tahapan Seleksi Sekolah Kedinasan
Ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui pendaftar mulai dari pendaftaran, seleksi kompetensi dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hingga seleksi lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) rencananya digelar pada April hingga Mei 2024.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN-BKN), yakni sscasn.bkn.go.id. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Aba Subagja, menuturkan seluruh tahapan seleksi sekolah kedinasan, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan sudah terintegrasi dan terkomputerisasi.
Tahapan seleksi seperti ini menutup celah kecurangan dan praktik calo. Aba juga mengingatkan pelamar tidak percaya dengan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi sekolah kedinasan, apalagi sampai meminta sejumlah uang.
"Semua mekanisme dan sistem seleksi sudah baku. Jadi, dipastikan transparan dan akuntabel," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
