"Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini (PPDB zonasi) tahun depan," ujar Muzani ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Agustus 2023.
Muzani menjelaskan, dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, ia menyampaikan, PPDB banyak menimbulkan persoalan. Padahal kebijakan itu dihadirkan untuk pemerataan sekolah unggul.
"Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang nggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut kebijakan PPDB dengan sistem zonasi merepotkan. Sebab, setiap tahun dia harus menerima protes dari orang tua siswa akibat kebijakan warisan Mendikbud era sebelumnya, Muhadjir Effendy tersebut.
"Kita kena getahnya setiap tahun karena (PPDB) zonasi," ujar Nadiem saat Ngobrol Publik bertajuk semua punya peran nyata untuk pendidikan, di acara Belaraja 2023, di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juli 2023.
Nadiem menegaskan, PPDB bukan programnya. Melainkan kebijakan yang dilahirkan oleh Muhadjir Effendy saat menjabat sebagai Mendikbud dan kini menjadi Menko PMK tersebut.
| Baca juga: Nadiem Diminta Ambil Langkah Konkret Tingkatkan Kualitas PPDB Zonasi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
