PJP tidak bisa mengikuti kepentingan pemerintah dalam jangka pendek. Artinya, PJP harus diprioritaskan untuk pembangunan SDM dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
"Saya mendorong agar PJP ini sesuai dengan visi negara, bukan pemerintah," kata Huda dalam Diskusi Peta Jalan Pendidikan-PB PGRI yang digelar secara daring, Selasa, 2 Februari 2021.
Apabila mengikuti visi negara, PJP harus disusun berdasarkan tujuan masa depan bangsa Indonesia. Kemudian, pemerintah hanya bertugas menjalankan PJP tersebut secara berkelanjutan setiap tahunnya.
"Kalau visi negara itu kita meletakkan pada jalan masa depan ini, kita tahu semua bahwa pendidikan adalah yang membuat peradaban itu sendiri. Pemerintah yang menjalankan, jadi menteri siapapun harus tunduk pada visi negara pada PJP kita," tutur Huda.
Baca juga: Kemenko PMK: Jangan Kecil Hati Kalau PJP Terus Dikritik
Lebih lanjut, Huda menyampaikan jika PJP tidak boleh hanya mementingkan kepentingan jangka pendek. Dia meminta agar Kemendikbud benar-benar menyusun kebijakan tersebut dengan tepat.
"Kita tidak ingin dunia pendidikan kita terintrupsi terus menerus dengan kepentingan jangka pendek. Kita tidak ingin terus dengan tiap menteri maka ganti kebijakan, seluruh stakeholder pun terintrupsi oleh kepentingan politik jangka pendek," tambah dia.
Dia mengharapkan dengan adanya PJP, siapapun menterinya tetap bisa dikontrol kebijakannya. Karena seringkali kebijakan menteri datang secara mendadak.
"Dari situ kita ingin peta jalan ini dibikin, ketika kita meminta Kemendikbud menyusun peta jalan," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
