Ilustrasi. Foto: MI/Galih Pradipta
Ilustrasi. Foto: MI/Galih Pradipta

Implementasi UU Berpotensi Hilangkan Ciri Khas Pesantren

Pendidikan pesantren RUU Pesantren
Muhammad Syahrul Ramadhan • 24 Januari 2020 21:45
Jakarta: Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diharapkan tidak menghilangkan ciri khas pesantren itu sendiri. Salah satu dampak dari implementasi UU tersebut adalah pesantren akan menerima pendanaan lebih dari pemerintah pusat dan daerah.
 
Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pesantren dikhawatirkan harus mengikuti standar tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah sebagaimana yang sudah terjadi pada sekolah umum. Pesantren, sebagai salah satu warisan budaya yang mengakar di masyarakat, memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dengan sekolah pada umumnya.
 
"Kekhasan inilah yang merupakan nilai tambah pesantren, yang memang sudah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra, dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat 24 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan, implementasi UU Pesantren berpotensi mengakibatkan hilangnya ciri khas pesantren yang sudah lama dilestarikan oleh para kyai atau guru serta permintaan masyarakat tempat mereka beroperasi. Umumnya, pesantren memfokuskan materi pembelajarannya pada ajaran Islam.
 
Awalnya, pesantren hanya mengajarkan materi dari Kitab Kuning kepada para santrinya. Metode pembelajaran menggunakan cara tradisional, seperti sorogan dan bandongan.
 
Metode pembelajaran yang lebih modern juga ikut memasuki pesantren saat permintaan akan pendidikan selain ajaran Islam meningkat. Beberapa pesantren mulai memperluas kurikulum mereka dengan mata pelajaran yang ada pada kurikulum nasional, seperti mata pelajaran matematika, mata pelajaran sejarah dan mata pelajaran bahasa Inggris.
 
Ada juga pesantren yang mengajarkan pendidikan vokasi, seperti pendidikan pertanian dan juga wirausaha. Pesantren belum memiliki standar sebagaimana sekolah umum. Hal ini dikarenakan keterlibatan pemerintah yang memang tidak terlalu jauh dalam pengembangan pesantren.
 
"Keterlibatan pemerintah hanya pada pengembangan Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dan Ma'had Aly. Pemerintah tidak memiliki kendali atas kurikulum, fasilitas, infrastruktur, dan kualitas pengajaran di pesantren informal,” jelas Nadia.
 
Pesantren juga dikelola pihak swasta, biasanya oleh individu atau organisasi massa Islam, dan mereka terdaftar di bawah yurisdiksi Kementerian Agama. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 2015, terdapat 28.961 pesantren dengan 4.028.660 siswa di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2014/2015.
 
Nadia menambahkan, kalau pesantren diregulasi terlalu detil, maka pesantren tidak akan berbeda dari sekolah umum. Padahal kekhasan pesantren itulah yang menjadikannya berbeda dan menjadi daya tarik bagi banyak orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
 
"Harus ada acuan sejauh mana implementasi UU ini terhadap pesantren itu sendiri," tegasnya.
 
Untuk diketahui, berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama membuat pesantren hanya menerima BOS dari Kementerian Agama. Hal ini juga membedakan pesantren dari sekolah umum karena sekolah umum menerima BOS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga pemerintah daerah. Bantuan keuangan utama pesantren datang melalui transfer tunai langsung.
 
BOS dihitung per santri dan dibayar secara tahunan sebesar Rp 800.000 hingga 1.400.000 per santri tergantung pada tingkat pendidikan sekolah mereka. Agar memenuhi syarat untuk transfer ini pesantren harus mengajarkan kurikulum nasional.
 
BOS juga diberikan dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis sekolah yang mereka dukung. Sebuah pesantren yang secara resmi membuka madrasah (MI, MTs, MA) menerima BOS Madrasah sementara pesantren lain yang mendirikan sekolah menengah (SMP atau SMA) menerima BOS reguler.
 
Pesantren informal tidak berhak mendapatkan Pesantren BOS kecuali mereka memiliki PDF, SPM, atau Program Pendidikan Kesetaraan di Pesantren Informal. Ketentuan ini tidak mencakup biaya sekolah asrama pesantren.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif