"Pemerintah mesti mamastikan bahwa ada upaya pendampingan terencana dan sistematis bagi sekolah yang belum sanggup mengimplementasikan kurikulum ini. Terutama sekolah-sekolah di daerah 3T," ujar Vincencius dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi X DPR RI, Senin, 4 April 2022.
Dia menyebut pendampingan perlu sebab sekolah di wilayah 3T masih berkutat dengan masalah yang sangat mendasar. Seperti kapasitas guru hingga infrastrukutr.
"Jangankan untuk kurikulum begitu ya, hal-hal mendasar seperti kapasitas guru, infrastruktur, sarana prasarana masih bermasalah. Perhatian terhadap SDM kepala sekolah dan guru juga amat krusial untuk dibenahi," tutur dia.
Vincentius juga berharap pemerintah tetap mau memberi kebebasan kepada sekolah untuk memilih kurkulum. Meski, nantinya Kurikulum Merdeka diterapkan nasional pada 2024.
"Ada kebebasan untuk sekolah memilih Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, atau Kurikulum Merdeka ini karena mempertimbangkan kapasitas masing-masing sekolah," papar dia.
Dia menyebut pilihan paling tepat bagi satuan pendidikan bakal membuat sekolah berhasil menerapkan kurikulum.
"Pemberian pilihan ini sesuai dengan roh Merdeka Belajar. Secara ideal, pilihan yang tepat pada tingkat sekolah akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum," pungkasnya.
Baca: Jangan Khawatir, Kemendikbudristek Siapkan Sejumlah Hal Bantu Sekolah dan Guru Terapkan Kurikulum Merdeka
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
