Rektor Universitas Riau, Sri Indarti mengatakan kebijakan IPI merupakan kebijakan yang sudah dipertimbangkan dari aspek hukum maupun kebijakan secara administrasi di lingkungan Unri. "Pertama perlu kami jelaskan bahwa kebijakan UNRI dalam menetapkan pungutan IPI ini mengacu pada Permendikbud Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi," kata Rektor perempuan pertama Unri ini, dikutip dari laman Unri, Selasa, 12 Maret 2024.
Dalam Permendikbud pasal 22 ayat 1 menyatakan, Pemimpin PTN dapat menetapkan tarif IPI selain UKT. Selanjutnya penetapan tarif berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
Kemudian dalam permendikbud tersebut juga ditegaskan, IPI dilarang digunakan untuk penerimaan atau kelulusan Mahasiswa. Sri menyampaikan, kebijakan IPI tersebut juga sudah melalui persetujuan Rapat Dewan Pelaksana Harian (DPH), yang merupakan forum pimpinan dilingkungan UNRI yang terdiri atas para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Unit.
Tindak lanjut rapat DPH ini ungkap Rektor, WR II menindaklanjuti dengan penetapan besaran tarif IPI yang didasarkan pada tingkat keketatan seleksi masuk mahasiswa pada saat PMB. Maka berdasarkan data dari Wakil Rektor maka ditetapkan sebanyak 21 prodi yang diterapkan BKT.
"Dan juga dijelaskan, IPI ini hanya diterapkan khusus untuk jalur mandiri sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf a, dimana UNRI tahun 2024 ini untuk jalur mandiri menetapkan 3 jalur SMMPTN Barat, PBUD serta Kerjasama khusus untuk pembiayaan, dan khusus untuk 21 Prodi yang dipungut IPI ini hanya untuk jalur mandiri SMMPTN Barat saja yang persentasenya 13 % plus afirmasi," beber Sri.
Kemudian penetapan tarif dikoordinir oleh wakil rektor 2 dengan meminta masukan dari para Wakil Dekan 2 sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Permen tersebut dan penghitungan BKT masing-masing prodi. "Setelah itu baru saya tuangkan melalui Keputusan Rektor," terangnya.
Menurut Sri, secara filosofi, IPI dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi. IPI menjadi bagian dari subsidi silang dari calon mahasiswa yang secara ekonomi memiliki kemampuan terhadap mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan.
"Jadi jangan dibaca sebagai bentuk diskriminasi, karena bagi mahasiswa yang kurang mampu negara juga sudah menyedikan dalam bentuk KIP Kuliah, di mana pada program ini bagi mahasiswa yang kurang mampu disubisdi baik secara penuh maupun ditanggung UKT-nya saja," tegasnya.
Hal ini, kata Sri, merupakan bentuk wujud tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan. Bagi calon mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu, dapat mengikuti seleksi melalui jalur KIP kuliah.
"Perlu kami informasikan bahwa di tahun 2023 ini berdasarkan laporan Warek 3 UNRI menerima sebanyak 1.378 mahasiswa tahap pertama dan kita mendapat kuota tambahan sebanyak 663 orang jadi total Unri di tahun 2023 tersebut mendapatkan 2.041 mahasiswa," jelasnya.
Tidak hanya itu, kata Sri, penerapan IPI ini juga harus memerlukan persetujuan dari pihak Kemendikbudristek. Pun terkait besaran IPI ini harus diumumkan saat penerimaan mahasiswa baru, serta tidak boleh dijadikan dasar dalam penentuan kelulusan.
Bagi mahasiswa yang diterima dengan kewajiban IPI ini, dalam prosesnya nanti dapat mengajukan pembebasan, pengurangan serta pembayaran dengan sistem mengangsur. "Jadi kalau kita pelajari secara seksama penerapan IPI dalam permendikbud tersebut tetaplah memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dengan menempatkan kepentingan terbaik dari para mahasiswa," tandas Sri.
Dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap Pendidikan tinggi Universitas Riau berupaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa yang masuk. Konsekwensinya adalah peningkatan mutu, baik dosen, infrastruktur dan system informasi yang digunakan. Oleh karena itu, Negara melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, membuka ruang untuk menambah sumber pembiayaan melalui Iyuran Pengembangan Institusi (IPI).
Penetapan IPI di Unri, lanjut Sri, tidak dilakukan secara sederhana. Menurut Rektor prosesnya dilakukan melalui persetujuan Rapat Dewan Pelaksana Harian (DPH), yang merupakan forum pimpinan dilingkungan Unri yang terdiri atas para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Unit.
| Baca juga: SMMPTN Barat 2024 Diluncurkan, Intip Yuk Informasi Lengkap 'Jalur Akhir' Masuk PTN Ini |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
