Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaa, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) belum mewajibkan sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal itu lantaran kementerian ingin kurikulum diterapkan berdasarkan kemampuan sekolah.
"Kita tidak ingin memaksakan sekolah ganti kurikulum tapi sekadar kosmetik tidak berdampak pada kualitas," kata Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo (Nino), dalam Sapa GTK Episode 2 dikutip dari YouTube Ditjen GTK Kemendikbud RI, Kamis, 31 Maret 2022.
Nino menyebut penerapan kurikulum merupakan bagian strategi implementasi yang dilandasi kesadaran proses mengubah pembelajaran di sekolah sebagaimana halnya anak-anak belajar dengan tahapan-tahapan. Dia menganalogikan anak yang tengah belajar berenang tak langsung disuruh menyemplung ke laut bebas.
"Sama juga dengan guru, kepala sekolah, pengawas. Proses untuk mentransformasi pembelajaran ada tahapan-tahapannya," kata Nino.
Dia menyebut transformasi bisa berjalan baik bila sekolah memiliki motivasi. Serta sekolah lah yang paling mengetahui pembelajaran paling pas sesuai kompleksitas, kondisi, dan kemampuan.
"Kita membuat kurikulum opsional tidak memaksa dan ada jenjang untuk sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Sekolah yang sudah siap boleh saja menerapkan karena tujuannya perbaikan pembelajaran," tutur dia.
Nino menyebut tujuan utama Kurikulum Merdeka ialah pihaknya ingin sekolah menjadi tempat aman, nyaman, toleran, dan infkusif. Anak-anak bisa tumbuh dan berkembang sehingga bisa mengembangkan potensi karekter mereka.
"Kita tidak ingin lagi sekolah menyediakan, menampung anak-anak di seklolah. Kita ingin memastikan mereka setelah masuk punya pembelajaran bermakna untuk masa depan mereka dan itu artinya mereka berkesempatan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi anak," tutur Nino.
Baca: Kurikulum Merdeka Dinilai Tidak Mendukung Pemulihan Pembelajaran
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
