Covid-19 menjalar cepat sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kasus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020. Kasus covid-19 di Indonesia pun naik menjadi 107 pasien terkonfirmasi per 24 Maret 2020. Jumlah kasus aktif diprediksi jauh lebih banyak karena penulusuran masih berjalan ketika itu.
Setelah melewati banyak pertimbangan, pemerintah terpaksa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau semi lockdown. Selama PSBB, aturan kesehatan diperketat, mobilitas warga dan pelayanan publik pun dibatasi.
Pembatasan ini turut berdampak pada kegiatan belajar tatap muka yang tidak dapat lagi diterapkan secara leluasa di sekolah yang berada di zona-zona rawan. Bahkan sekolah sempat diliburkan, sampai akhirnya pembelajaran jarak jauh (PJJ) baik daring maupun luring menjadi satu-satunya pilihan untuk melanjutkan proses pendidikan.
Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejumlah sekolah mulai melakukan belajar dari rumah (BDR) pada 16 Maret 2020. Pada 24 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
Salah satu poin dalam surat yang ditujukan untuk Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia ini memuat tentang ketentuan proses belajar dari rumah.
Pembelajaran Jarak Jauh
Pemerintah, guru, kepala sekolah, dan semua pemangku kepentingan pendidikan di Tanah Air pontang-panting mencari formula untuk menyiasati pembelajaran di masa pandemi. Kegiatan belajar mengajar pun lantas dilakukan secara daring yang bertumpu pada internet, teknologi juga aplikasi.
Perubahan mendadak wajah pendidikan ini sudah barang tentu tak berjalan mulus. Tidak semua guru dan tenaga pengajar siap beradaptasi dalam menggunakan aplikasi pembelajaran. Maklum, tak semua guru datang dari kalangan milenial yang merupakan ‘penghuni asli’ era teknologi.
Masalah lainnya, kesiapan orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Kesenjangan infrastruktur dan kondisi ekonomi orang tua siswa membuat PJJ daring sangat merepotkan.
Mendikbud Nadiem Makarim memahami jika pembelajaran daring punya banyak kendala. Namun, ia berharap guru dan siswa cepat beradaptasi.
"Jadi semua harus belajar dengan cepat adaptasi belajar daring ini dari rumah," ujar Nadiem dalam video conference, di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.
Setelah sebulan PJJ daring berjalan, KPAI menerima 213 pengaduan. Sebagian besar siswa merasa dibebani dengan tugas yang menumpuk. Permasalahan metode belajar yang kaku juga dikeluhkan siswa. Mulai dari tugas merangkum bab pelajaran hingga jam belajar yang mengikuti sekolah normal.
Terdapat pula keluhan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang harus dibayar penuh bagi siswa sekolah swasta. Padahal di saat yang bersamaan perekonomian sebagian besar orang tua siswa turut dihantam covid-19.
PJJ Daring
Pembelajaran Jarak Jauh secara daring membuat papan tulis bukan lagi jadi media penyampaian materi belajar. Guru dan siswa bergantung pada sejumlah aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, hingga Zoom yang mendadak menjadi bagian dari keseharian warga pendidikan.
Kemendikbud juga berupaya memfasilitasi alternatif layanan pendidikan selama proses Belajar dari Rumah yang tak bergantung pada jaringan internet . Misalnya, menggandeng TVRI untuk menyiarkan tayangan yang berisi materi pembelajaran.
Targetnya, wilayah yang sulit mendapatkan jaringan internet dan mengurangi beban biaya membeli pulsa internet. Kemendikbud juga menyediakan portal Rumah Belajar yang dapat diakses di belajar.kemdikbud.go.id.
Beberapa fitur unggulan di dalam Rumah Belajar dapat diakses oleh peserta didik dan guru. Dalam portal tersebut, terdapat fasilitas Sumber Belajar, Kelas Digital, Laboratorium Maya, dan Bank Soal.
Rumah Belajar dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sederajat.
Kemendikbud kemudian menggandeng tujuh penyedia aplikasi belajar daring swasta. Bahkan, mereka menyediakan layanannya secara gratis. Beberapa pihak swasta yang digandeng mengembangkan sistem belajar secara daring di antaranya, Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft, Quipper, Ruangguru, Sekolahmu, dan Zenius.
Sederet kebijakan pendidikan selama pandemi juga diteken Nadiem beserta jajaran. Misalnya, kebijakan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lewat Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
Lewat peraturan ini, sekolah diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk membeli kuota internet guna mendukung belajar daring.
Triliunan rupiah digelontorkan untuk memberikan subsidi bagi warga pendidikan. Contohnya, program bantuan kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Ada juga Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para guru honorer yang terdampak pandemi.
Nadiem juga menyusun penyederhanaan kurikulum yang rencananya mulai dicoba pada tahun depan. Penyederhanaan kurikulum ini bakal diberlakukan di sekolah-sekolah penggerak.
Januari 2021, pemerintah akan membuka lagi keran pembelajaran tatap muka (PTM). Meskipun, pandemi sejatinya masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda meski upaya vaksinasi sudah di depan mata.
Hampir setahun berjalan, pembelajaran daring secara penuh dirasa kurang efektif. Satuan pendidikan di seluruh jenjang mendapat lampu hijau untuk kembali membuka belajar tatap muka mulai Januari 2021.
Dengan catatan, protokol dan segala aturan kesehatan pencegahan covid-19, wajib ditegakkan secara maksimal. Sebab, pandemi belum menunjukkan gelagat mereda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
