Adapun BMN ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Yayasan dan Perguruan Tinggi, serta alih status penggunaan BMN kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dengan nilai sebesar Rp 19,08 triliun. Rinciannya terdiri dari dana hibah sebesar Rp17,63 triliun, dan alih status penggunaan BMN sebesar Rp1,46 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Sebagian pembangunan ini berasal dari uang negara, masyarakat, dan juga swasta.
Selain itu, pengunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme APBN. “Nilai ini adalah hasil dari berbagai proses pembangunan. Ini adalah salah satu hasil karya nyata yang sebagian besar adalah dari Kementerian PUPR,” kata Menteri Sri.
Sri Mulyani juga menambahkan, APBN dan negara selalu hadir untuk rakyat, dalam hal ini adalah kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya yang harus terus dijaga keberlangsungannya. “Ini adalah bagian tugas mulia kita untuk terus menjaga, memelihara dan memperkuat tali kontrak sosial dengan rakyat dan juga bagian dari membangun kepercayaan masyarakat,” ucap Sri.
Turut hadir Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti saat menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) menyatakan kiranya momentum ini dapat memacu peningkatan kinerja dari satuan kerja maupun unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di daerah.
“Kami berharap infrastruktur BMN yang telah diserahkan khususnya kepada Kemendikbudristek, dapat dirawat serta dikelola dengan baik oleh semua pihak sehingga dapat memberikan manfaat positif di tengah masyarakat terutama dalam mendukung proses belajar dan mengajar,” pungkas Suharti.
| Baca juga: Menkes Tekankan Pentingnya Kolaborasi dalam Transformasi Kesehatan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
