"Karena itu pentingnya komitmen pemerintah dalam sektor ini, kita perlu menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam pelayanan pendidikan dan perlindungan anak usia dini,” ujar Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, di sela Peluncuran Peta Jalan Bersama ASEAN-SEAMO tentang Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini di Asia Tenggara di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
Ia mengungkapkan 95 persen lembaga PAUD dikelola oleh swasta merupakan angka yang sangat tinggi. Kondisi ini sekaligus menuntut pendekatan kolaboratif dalam kebijakan.
“Karena lembaga PAUD ini kebanyakan 95 persen swasta, jadi harus kita libatkan kemitraan,” kata Gogot.
Dia menilai kemitraan menjadi solusi meningkatkan kualitas layanan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola sektor PAUD.
Selain itu, dukungan dari berbagai mitra juga terus diperkuat. Kolaborasi melibatkan organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah.
“Misalnya kita juga terus melakukan kolaborasi dan saat ini didukung oleh UNESCO, UNICEF, Tanoto, ARNEC,” ujar dia.
Gogot menjelaskan penguatan kemitraan juga mencakup aspek pendanaan. Sumber dana diupayakan berasal dari berbagai level pemerintahan.
“PAUD juga sudah bisa didanai dari berbagai sumber ya, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun desa,” kata dia.
Gogot menuturkan teknologi juga menjadi bagian dari strategi penguatan layanan. Pemerintah telah mendistribusikan perangkat digital ke ribuan lembaga.
“Kita sudah memberikan papan interaktif digital di 64.000 lembaga PAUD,” ujar dia.
Direktur Sekretariat SEAMEO Habibah Abdul Rahim menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pendidikan anak usia dini. Hal ini sejalan dengan pendekatan roadmap regional ASEAN.
"Dengan pendekatan kolaboratif, pemerintah berharap kualitas PAUD meningkat secara merata. Kemitraan dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pendidikan anak usia dini," ujar Habibah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
