Jakarta: Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim harus berkoordinasi langsung dengan daerah yang tak mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Nadiem bisa mencari tahu langsung kendala yang ada.
Pernyataan Huda ini merespons curhat Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, beberapa waktu lalu.
"Seloroh saya kepada Mas Menteri (Nadiem), kalau hanya ada tiga gubernur, 9 bupati, Mas Menteri tinggal telepon," kata Huda dalam konferensi pers Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Senin, 30 Agustus 2021.
Huda mengatakan, Nadiem bisa langsung menyambangi para kepala daerah yang tak mengizinkan PTM, padahal wilayah tersebut sudah diperbolehkan. Sebagai menteri, menurut Huda, peran ini dapat diambil Nadiem.
"Datangi yang bersangkutan tanya apa yang jadi persoalan, duduk bersama, selesaikan hari itu juga apa yang jadi masalah dan hambatannya," tegas Huda.
Baca: Nadiem Curhat di Komisi X, 12 Daerah Masih Larang PTM Terbatas
Menurut Huda, pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah harus jelas. Agar ketika PTM terbatas terselenggara, maka antara Pemda dan pemerintah pusat mengerti tanggung jawabnya masing-masing.
"Apa yang selama ini menjadi beban Pemerintah Daerah yang diberi tanggung jawab untuk membuka tidaknya PTM itu bisa terurai dengan model koordinasi dan kerjasama yang efektif antara Kemendikbud dengan pihak pemerintah daerah," lanjut Huda.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
