Namun, Mendikbudristek Nadiem Makarim masih mendapati 12 Pemerintah Daerah (Pemda) dalam lingkup PPKM level satu sampai tiga yang melarang PTM terbatas. Untuk itu Nadiem meminta legislator di DPR untuk mendorong Pemda memberikan izin PTM terbatas.
"Ada berapa daerah nih Bapak Ibu Komisi X (DPR RI) tolong bantunannya, ada beberapa daerah yang masih melarang PTM terbatas. Dilarang oleh Pemdanya padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," kata Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, dikutip Rabu, 25 Agustus 2021.
Adapun 12 Pemda itu diantaranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Sulawesi Utara. Selain itu, Pemerintah Kota Serang, dan Pemprov Gorontalo juga melarang adanya PTM terbatas.
Selanjutnya, Pemda yang turut melarang PTM terbatas ialah, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tenggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan. Kemudian Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulung Bawang dan Pemkab Mesuji.
"Ini adalah beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh Pemda-nya, jadi Bapak Ibu (Komisi X DPR RI) tolong dukungannya untuk menyosialisasikan ini agar ini (PTM terbatas) segera dilakukan, karena kalau tidak korbannya adalah anak-anaknya," imbuhnya.
Baca juga: PTM Terbatas Boleh Saja Diterapkan, Tapi Jangan Abaikan 3 Persoalan Ini
Pihaknya pun melakukan survei terkait dengan alasan belum dibukanya sekolah di wilayah tersebut. Mayoritas responden menjawab Pemda atau Satgas covid-19 belum mengizinkan PTM terbatas.
"Jadi mohon ini kita kerja sama untuk menyelesaikan solusi ini, udah jelaslah bahwa orang tua udah udah mayoritas sudah tidak kuat lagi anaknya melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) udah ingin sekolah," tutup Nadiem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
