"Kita tidak ingin dunia pendidkan kita terinterupsi terus-menerus dengan kepentingan jangka pendek. Kita tidak ingin terus dengan setiap menteri maka ganti kebijakan," kata Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda dalam diskusi Peta Jalan Pendidikan-PB PGRI secara daring, Selasa, 2 Februari 2021.
Dia berharap melalui peta jalan pendidikan ini, siapa pun menjadi menteri, kebijakannya bisa dikontrol. Menurut Huda, seringkali kebijakan menteri datang secara mendadak.
"Dari situ kita ingin peta jalan ini dibikin, ketika kita meminta Kemendikbud menyusun peta jalan," jelas dia.
Baca: Muhammadiyah Minta Peta Jalan Pendidikan Dilengkapi Naskah Akademik
Selanjutnya dia ingin seluruh regulasi yang terkait dengan dunia pendidikan bersifat tetap. Selain itu, tidak ada tumpang tindih antara peraturan satu dengan lainnya.
"Tidak boleh tersandra antar kebijakan, baik di level pusat dan daerah, sinkronisasi regulasi itu yang menjadi napas PJP. Kita ingin peta jalan ini juga membuat road map yang jelas, afirmasi anggaran seperti apa yang harus disiapkan oleh berbagai level pemerintahan kita," lanjut Huda.
Huda mengatakan, semangat kesinambungan dan relevansi kebijakan itulah yang sejatinya diharapkan dari penyusunan peta jalan pendidikan. Hal ini tak lain agar transformasi pendidikan dapat berjalan dengan baik.
"Pada konteks ini saya ingin berdiri tegak mengusung moderasi pendidikan kita," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
