"Saya katakan juga bahwa SKB ini melampaui tuntutan yang diinginkan oleh wali murid, mereka meminta tolong dihargai orang yang beragama lain, kebetulan dia bukan agama Islam," kata Guspardi dalam diskusi daring SKB Tiga Menteri Untuk Apa? Rabu, 17 Februari 2021.
Seharusnya, kata dia, pemerintah fokus pada penyelesaian intoleransi dalam lingkungan pendidikan. Namun, menurut dia, pemerintah justru malah memberikan pernyataan yang terkesan mengatur untuk tidak mewajibkan penggunaan atribut keagamaan dan melarang pemaksaan penggunaan atribut keagamaan.
Baca: Wali Kota Pariaman: SKB Seragam Sekolah Berlebihan
"Jadi ini melampaui batas apa yang dituntut oleh orang tua di SMK Sumatra Barat dan malah SKB Tiga Menteri ini diberlakukan secara nasional," jelas legislator dari Dapil Sumatra Barat (Sumbar) itu.
Dia menyebut, masyarakat di dapilnya menolak adanya SKB tersebut. Instruksi Wali Kota Padang yang menjadi polemik pun, kata dia, sebenarnya tidak pernah menjadi persoalan.
"Yang jelas kami di Sumatra Barat sangat menolak SKB Tiga Menteri. Saya lihat SKB ini adalah sesuatu yang dipaksakan," ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Menurutnya, SKB Tiga Menteri terlalu dibutuhkan di Sumbar. Sebab, kata dia, SKB itu tidak akan membuat ada perubahan besar terkait ketentuan seragam sekolah di Sumbar.
"Siasat yang dilakukan tidak akan terjadi perubahan dahsyat di sekolah di Sumatra Barat, tetap berlaku seperti biasa," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
