Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud, Nizam mengatakan, apabila mahasiswa tidak mendapatkan subsidi itu, maka mereka dapat melaporkannya ke rektor masing-masing. Sebab pengurusan subsidi diurus universitas melalui rektor.
"Tidak perlu harus ke Jakarta atau demo ke Dikti. Jadi ya bisa langsung lapor ke rektor. 'Pak Saya kok belum dapat', ketika (belum dapat kuota internet) terjadi," kata Nizam dalam webinar Mengawal Anggaran Kuota Rp9 triliun, Senin 7 September 2020.
Untuk skema pengawasan, pendataan nomor telepon seluler mahasiswa dan dosen bakal dikawal langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga auditor. Hal ini untuk memastikan bahwa subsidi berlangsung transparan.
"Ini emang tepat sasaran, tidak ada penyelewengan. Saya selalu wanti-wanti kepada semua teman-teman, jangan pernah berpikir untuk menyelewengkan uang rakyat. Apalagi ini di masa bencana. itu selalu kita tekankan," terangnya.
Baca juga: Dirjen GTK: Guru Honorer Juga Dapat Subsidi Kuota
Pihaknya pun akan secara berkala mengecek berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan bantuan pulsa. Hal ini agar tidak ada dana berlebih yang diterima universitas.
"Mekanisme check and balance selalu terjadi kalau misalnya satu perguruan tinggi melaporkan ada 10 ribu mahasiswa. Ternyata nanti setelah kita berikan pulsanya dan kuotanya. Ternyata hanya tujuh ribu, ya tujuh ribu yang kita (bayar)," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
