"Kegiatan belajar mengajar sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual terkait perluasan cakupan PPKM Darurat, Jumar, 9 Juli 2021.
Sementara itu, daerah yang tak masuk perluasan zona PPKM darurat diminta tetap mengacu peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Airlangga menjelaskan, kebijakan ini diambil melihat eskalasi covid-19 secara nasional masih terus meningkat, baik di dalam maupun luar Jawa-Bali. Berdasarkan asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali, jumlah kabupaten/kota level 4 terus meningkat. Airlangga mengatakan, per 1 Juli ada 30 kabupaten/kota, sedangkan per 8 Juli sudah mencapai 51 kabupaten/kota masuk level 4.
Baca: Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin Sesuai Jadwal, PTM Dimulai 12 Juli
Jumlah kasus aktif di luar Jawa-Bali juga terus mengalami peningkatan. Airlangga mengatakan, pada 27 Juni tercatat ada 50.513 kasus covid-19, dan per 8 Juli 2021 ada 82.711 kasus.
Berdasarkan sejumlah parameter lainnya yang terlah ditentukan, pemerintah menetapkan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang harus ikut menerapkan PPKM darurat. Pengaturan PPKM darurat di luar Jawa-Bali ditetapkan sesuai Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 Tahun 2021.
"Pengaturan ini mulai berlaku pada 12 juli 2021 sampai dengan keputusan berikutnya.
Pada kabupaten/kota yang menerapkan PPKM darurat diberikan bantuan beras dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)," ujarnya.
Berikut 15 daerah luar Jawa-Bali yang turut diberlakukan PPKM darurat dan harus belajar daring.
1. Kota Tanjung Pinang
2. Kota Singkawang
3. Kota Padang Panjang
4. Kota Balikpapan
5. Kota Bandar Lampung
6. Kota Pontianak
7. Manokwari
8. Kota Sorong
9. Kota Batam
10. Kota Bontang
11. Kota Bukittinggi
12. Berau
13. Kota Padang
14. Kota Mataram
15. Kota Medan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
