Dalam podcast Silat al-Nawafidh atau Connecting Windows, Abdel-Azim mengatakan umat Islam perlu memahami kembali dimensi peradaban dalam Al-Qur’an agar mampu menjawab persoalan politik, sosial, dan internasional. Ia menilai, pemahaman agama yang terbatas pada ritual dan pembentukan karakter pribadi membuat umat Islam kurang optimal dalam menerapkan ajaran Al-Qur’an untuk menghadapi krisis dunia.
Ia juga menyoroti perang di Gaza sebagai contoh ketimpangan standar moral internasional. Menurutnya, kepedulian terhadap penyelamatan hewan di Eropa tidak seharusnya berjalan beriringan dengan minimnya tindakan sebanding untuk melindungi warga sipil Palestina yang menjadi korban serangan.
Al-Qur’an Tidak Hanya Mengatur Ibadah
Abdel-Azim menjelaskan bahwa Al-Qur’an mengarahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, memakmurkan bumi, dan memberikan manfaat kepada sesama. Karena itu, misi umat Islam tidak semestinya berhenti pada pelaksanaan ritual keagamaan atau penyempurnaan akhlak individu.Ia merujuk pada Surah Asy-Syu’ara ayat 151–152 yang, menurut penjelasannya, mengandung prinsip penolakan terhadap tindakan melampaui batas, perusakan sumber daya alam, monopoli kekayaan, dan perilaku yang membahayakan kehidupan masyarakat lain.
Menurut Abdel-Azim, ajaran tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun tatanan sosial yang lebih adil. Kekayaan dan sumber daya tidak seharusnya dikuasai untuk kepentingan segelintir pihak, tetapi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam penggunaan harta. Kekayaan, menurutnya, tidak semestinya hanya digunakan untuk menumpuk aset atau memenuhi kebutuhan mewah, tetapi juga untuk mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat yang mengalami kekurangan.
Kritik terhadap Standar Ganda dalam Perang Gaza
Abdel-Azim menyoroti perbedaan respons terhadap penderitaan manusia dan penyelamatan hewan selama perang di Gaza.Ia mencontohkan laporan mengenai kelompok-kelompok di Eropa yang menggalang upaya penyelamatan hewan, termasuk pengangkutan sekitar 700 keledai ke Jerman. Pada saat yang sama, warga Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia, terus menjadi korban serangan.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hewan merupakan tindakan yang bernilai. Namun, ia mempertanyakan mengapa upaya menyelamatkan hewan tidak diiringi tindakan yang sebanding untuk melindungi kehidupan manusia dan menghentikan perang.
Menurutnya, keadaan tersebut menunjukkan pembalikan standar moral yang perlu dikoreksi. Ia memandang Al-Qur’an sebagai pedoman untuk mengembalikan martabat manusia dan menempatkan keselamatan jiwa sebagai bagian penting dari kehidupan bermasyarakat.
Orientalisme dan Pemisahan Islam dari Peradaban
Abdel-Azim juga menelusuri penyempitan pemahaman Islam ke tradisi orientalisme selama dua hingga tiga abad terakhir.Menurut dia, sebagian kajian orientalisme membingkai Islam terutama sebagai kumpulan keyakinan pribadi, ritual, dan nilai moral. Pendekatan tersebut, katanya, turut memengaruhi lembaga akademik dan universitas di masyarakat Muslim.
Ia mengutip pandangan orientalis Inggris David Margoliouth mengenai pemisahan Islam sebagai agama dari kekhalifahan sebagai sistem politik, serta pemisahan konsep umat dari ikatan sosial dan ideologis yang menyatukan kaum Muslim.
Dalam kerangka tersebut, ajaran spiritual dan etika Islam dapat dipuji, sementara sejarah pemerintahan dan peradaban Islam kerap dinilai melalui peperangan serta perebutan kekuasaan.
Abdel-Azim menilai pendekatan seperti itu berisiko mencampuradukkan kesempurnaan ajaran agama dengan tindakan manusia yang menjalankannya. Menurutnya, sejarah umat Islam harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip agama, bukan menjadikan kesalahan para pengikutnya sebagai gambaran mutlak tentang Islam.
Ia juga menyoroti perubahan politik setelah melemahnya dan runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Menurutnya, kekuatan kolonial mendorong nasionalisme etnis dan pembentukan batas-batas negara untuk menggantikan konsep persatuan umat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa identitas bangsa dan negara tidak harus bertentangan dengan konsep umat Islam. Identitas tersebut dapat menjadi unsur yang memperkuat solidaritas dan kerja sama, selama tidak digunakan untuk membenarkan keunggulan suatu etnis atas etnis lainnya.
Monopoli Sumber Daya Dinilai Memicu Konflik
Dalam pandangannya, Abdel-Azim melihat perbedaan mendasar antara perspektif Al-Qur’an mengenai sumber daya alam dan sejumlah penafsiran teori kelangkaan.Ia menjelaskan bahwa sumber daya bumi semestinya dimanfaatkan untuk menopang kehidupan makhluk hidup. Namun, jika kemakmuran tanpa batas dijadikan tujuan utama sementara sumber daya dianggap selalu tidak mencukupi, persaingan untuk menguasainya dapat berubah menjadi pembenaran bagi perampasan kekayaan, perang, dan perlombaan senjata.
Ia menghubungkan cara pandang tersebut dengan perkembangan senjata pemusnah massal dan perlombaan senjata nuklir. Menurutnya, persoalan itu tidak semata-mata berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga kerangka pemikiran yang mengabaikan batas moral dalam mengejar dominasi.
Abdel-Azim juga menilai kemajuan teknologi, kekuatan militer, dan kekayaan tidak cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan sebuah peradaban. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kemajuan tersebut memberikan manfaat bagi manusia.
Sebagai perbandingan, ia menyinggung sejarah pembentukan Amerika Serikat dan kekerasan terhadap penduduk asli Amerika. Menurutnya, terdapat kesenjangan antara nilai kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang tercantum dalam dokumen pendirian negara tersebut dengan sejumlah tindakan dalam sejarahnya.
Sebaliknya, ia mencontohkan prinsip-prinsip etika Islam dalam peperangan yang melarang pembunuhan terhadap perempuan, orang lanjut usia, para biarawan, dan petani. Prinsip tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan militer harus dibatasi oleh pertimbangan moral.
Tiga Misi Manusia Menurut Perspektif Al-Qur’an
Abdel-Azim menjelaskan tiga dimensi utama misi manusia dalam Al-Qur’an, yakni hubungan dengan Allah melalui pelaksanaan kewajiban agama, upaya memakmurkan bumi, dan konsep istikhlaf atau amanah manusia dalam mengelola kehidupan.Konsep istikhlaf berarti manusia bukan pemilik mutlak atas sumber daya, ilmu pengetahuan, kekayaan, dan waktu yang dimilikinya. Manusia bertanggung jawab atas cara menggunakan semua itu.
Karena itu, harta tidak semestinya hanya dikumpulkan untuk kepentingan pribadi. Kekayaan juga perlu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang wajar, mengurangi kekurangan, dan memperbaiki kehidupan masyarakat.
Ia menilai prinsip tersebut bukan sekadar anjuran kesalehan individu, melainkan dapat menjadi dasar bagi sistem ekonomi dan sosial yang lebih adil.
Abdel-Azim juga mengatakan bahwa perkembangan sejarah dan masa depan peradaban tidak dapat diukur hanya melalui jumlah penduduk, kekayaan, atau kekuatan militer. Kualitas gagasan, keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai yang dianut, kemampuan melahirkan pemimpin yang kompeten, serta persaingan yang konstruktif turut menentukan keberlangsungan sebuah peradaban.
Ia mencontohkan perkembangan masyarakat Muslim pada masa awal Islam yang, meskipun memiliki keterbatasan jumlah penduduk dan kekuatan militer, kemudian berkembang menjadi kekuatan penting. Ia juga menyinggung sejarah Kekaisaran Iran dan sejumlah perubahan politik di kawasan tersebut sebagai bagian dari analisisnya tentang naik turunnya peradaban.
Menurutnya, salah satu tanda kemunduran peradaban adalah ketika pemimpin yang kompeten digantikan oleh orang-orang yang lemah atau lebih berorientasi pada kekuasaan. Monopoli kekuatan global dan upaya menyingkirkan pesaing juga dapat melemahkan kemampuan suatu masyarakat untuk terus berkembang.
Merujuk Surah Ali Imran ayat 140, Abdel-Azim menegaskan bahwa kekuasaan tidak bersifat permanen. Bangsa dan peradaban dapat bangkit dari kelemahan, tetapi juga dapat mengalami kemunduran ketika nilai-nilai dan institusinya melemah.
Ia pun menyerukan pembacaan Al-Qur’an yang lebih mendalam dengan menghidupkan kembali dimensi peradabannya. Menurutnya, umat Islam perlu berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan, mengurangi konflik, serta membangun tatanan dunia yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan bersama.
