"Nanti kan 5 Februari kita akan Munas. Jadi ada berbagai masalah dibahas termasuk hal-hal seperti ini (libur sekolah sebulan saat Ramadan),” ucap Suaedy di Jakarta, Selasa 14 Januari 2025.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan keputusan mengenai libur sekolah saat Ramadan akan segera dibahas oleh Kemendikdasmen bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat ini ada tiga opsi yang tengah dipertimbangkan terkait wacana tersebut.
Menurut Mu'ti, keputusan akan diambil setelah rapat gabungan bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. "Keputusannya bagaimana nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Pak Menko PMK," kata Mu'ti dikutip dari ANTARA, Selasa, 14 Januari 2025.
Ia mengatakan, pembahasan dilakukan juga dengan Kemenag agar ada keseragaman libur Ramadan antara sekolah dan madrasah. Saat ini ada tiga opsi yang berasal dari aspirasi masyarakat yang menjadi bahasan.
| Baca juga: Sekolah Libur saat Ramadan, BRIN: Tak Semua Keluarga Siap |
Opsi pertama, ada masyarakat yang mengusulkan libur sekolah penuh selama Ramadan. Lalu, kegiatan anak-anak selama libur akan diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat.
"Yang kedua, itu paro-paro (setengah-setengah). Artinya, ada sebagian. Biasanya, kalau yang berlaku sekarang, awal Ramadan itu libur, jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadan pertama libur. Kemudian, habis itu masuk seperti biasa. Kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur," kata dia.
Terakhir, ada pula usulan agar tidak ada libur selama Ramadan. Pada intinya, kata Mu'ti, semua usulan itu akan dipertimbangkan dalam rapat lintas kementerian itu.
| Baca juga: 3 Opsi Libur Sekolah Selama Ramadan 2025 Tengah Digodok |
"Intinya, semua itu adalah usulan-usulan yang ada di masyarakat, yang kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik, yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik," kata dia.
Suaedy mengatakan, untuk saat ini PBNU masih belum memutuskan pilihan tersebut. "Sebab masih dalam proses pengkajian ya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
