Jakarta: Pemerintah berencana menjadikan sembilan bahan pokok (sembako) serta jasa pendidikan untuk dikenakan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini tertuang dalam draf revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Wacana tersebut menuai penolakan anggota DPR. Salah satunya Ketua Kapoksi Fraksi Nasdem Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan, Fauzi H Amro. Menurut Fauzi, kebijakan tersebut sangat kontraproduktif dengan program pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi.
“Kebijakan ini sangat tidak tepat dilaksanakan saat ini, mengingatkan masyarakat masih diperhadapkan pada kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19. Daya beli masyarakat saat ini belum pulih,” ujar Fauzi dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin, 14 Juni 2021.
Menurutnya, jika sembako dan sekolah dikenai PPN akan semakin menyulitkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang serba susah. Seharusnya kebijakan Pemerintah hadir meringankan beban rakyat bukan menyusahkan rakyat.
Sembako merupakan komoditas yang penting bagi masyarakat, demikian halnya pendidikan. Itu adalah hak asasi yang dijamin Undang-Undang, tak boleh diliberalisasi diserahkan pada mekanisme pasar.
Baca juga: Sekolah 'Dipajakin', Komisi X: Pemerintah Langgar Konstitusi
Negara mesti hadir dalam pelayanan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Di sisi lain, Pemerintah memberikan stimulus Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pembelian mobil baru (PPnBM) bahkan dikurangi sampai 0% persen.
Tapi rakyat malah dikenai pajak sembako dan biaya pendidikan ikut dipajaki. Kebijakan ini sangat tidak adil, karena targetnya menyasar ekonomi kecil ke bawah.
“Karenanya, kami Fraksi Nasdem DPR-RI solid menolak kebijakan pajak sembako dan pajak biaya pendidikan karena akan semakin membebani ekonomi rakyat dan makin membuat daya beli masyarakat semakin tertekan,” tegasnya.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
