"Apakah sekolah swasta yang upper ini juga digratiskan? Kan negara tidak akan mampu," kata Satriwan di Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.
Dia mahfum pemerintah tidak mampu membiayai sekolah swasta kelas atas karena biaya operasional tinggi. Selama ini, sekolah-sekolah tersebut juga tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Dari aspek gaji gurunya, pegawainya, kemudian dari aspek sarana-prasarana, kemudian dari aspek fasilitas, kelengkapan, sarana-prasarana, sekolah yang upper ini dari anggaran itu memang mereka fantastis," tutur dia.
| Baca juga: Perlu Refocusing Anggaran Pendidikan Usai Keputusan MK Gratiskan SD-SMP Swasta |
Menurutnya, negara paling mungkin memberikan akses sekolah swasta gratis yang berstatus menengah dan bawah. "Maka keputusan MK itu realistis, akomodatif dan bertahap dan saya rasa karena bertahap ini gitu ya yang bisa tercover pemerintah," sebut dia.
Satriwan menegaskan putusan MK tersebut sangat mungkin diimplementasikan. Meskipun, tentu ada proses yang harus dilalui, sehingga penerapan sekolah swasta gratis tidak bisa langsung berjalan.
"Oleh karena itu kami melihat implementasinya harus secara bertahap," ujar dia.
Selain itu, penerapan putusan MK harus dilakukan dengan transparan, termasuk pengelolaan kontrol yang terukur. "Harus jelas implementasinya, kontrolnya, monitoringnya. Oleh karena itu kami berharap bahwa ini diimplementasikan harus betul-betul tegas kepada sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan dana BOS, yang sudah mendapatkan dana BOS," kata Satriwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
