"Negara tidak boleh mereduksi tragedi ini menjadi sekadar deretan angka statistik. Setiap korban adalah tubuh anak yang muntah, pusing, lemas, trauma, dan kehilangan rasa aman di sekolah," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Januari 2026.
Menurutnya, munculnya korban anak dalam program MBG bukan hanya perkara kelalaian teknis. Namun menjadi bukti kegagalan negara melindungi anak-anak.
"Ini bukan angka statistik, ini tubuh-tubuh kecil yang tumbang di sekolah. Negara tidak boleh berlindung di balik jargon gizi sambil menutup mata terhadap penderitaan anak-anak,” tegas Ubaid.
Bahkan, pada awal tahun 2026, korban keracunan MBG telah mencapai ribuan anak. Padahal, belum genap dua minggu siswa bersekolah pada Semester Genap.
"Bahkan belum capai pertengahan bulan, jumlah korban sudah menembus lebih dari 1.000 anak," ujar Ubaid.
Kasus keracunan paling banyak terjadi di Grobogan Jawa Tengah mencapai 658. Disusul Mojokerto sebanyak 261 korban, Semarang 75 korban, dan Kendari 66 korban anak.
Ubaid paling menyesalkan hingga kini, Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN) belum menunjukkan keberpihakan yang sungguh-sungguh pada perlindungan anak. Dia mengatakan yang tampak justru satu hal, MBG harus tetap jalan, apa pun risikonya.
"Selama program ini terus dipaksakan dan kroni-kroni di sekitarnya tetap menikmati aliran keuntungan, keselamatan anak bukan lagi prioritas utama," tegas Ubaid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
