Kritik Pedas Pakar UGM Soal Menu MBG, Soroti Keberadaan Ultra-Processed Food

Jakarta: Setahun setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dijalankan, sejumlah anomali dan kontroversi muncul ke permukaan. Program yang bertujuan memperbaiki gizi anak dan mencegah stunting ini dinilai masih memerlukan banyak evaluasi, terutama menyangkut ancaman keracunan massal yang kerap terjadi.
 
Dosen Departemen Gizi FK-KMK UGM, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., MPH, mengakui program school lunch seperti MBG memiliki tujuan mulia untuk mencetak generasi menuju Indonesia Emas 2045. Namun, pelaksanaannya perlu pengawasan ketat.
 
“Terlepas dari agenda politik, program school lunch ini sudah diterapkan di berbagai dunia yang merupakan agenda wajib negara,” ungkapnya dikutip dari laman UGM, Jumat, 9 Januari 2025.

Mirza menyarankan tanggung jawab penyediaan makan siang dialihkan ke masing-masing sekolah. Menurutnya, sekolah lebih mampu melakukan pengawasan karena cakupan lebih kecil dan memahami kondisi siswa serta bahan pangan lokal.
 
“Kesalahan dalam distribusi makan dan keamanan pangan bisa terminimalisir,” ucapnya.
 
Ia juga mengingatkan aturan keamanan pangan dari Kementerian Kesehatan yang menggolongkan anak sekolah sebagai kelompok berisiko tinggi. “Penanganannya tidak bisa main-main,” tegas Mirza.

Ultra-Processed Food sebagai “Bom Waktu”

Sorotan tajam diarahkan pada penggunaan Ultra-Processed Food (UPF) dalam menu MBG. Praktik ini dinilai bertentangan dengan kampanye pengurangan gula, garam, dan lemak (GGL) pemerintah.
 
“Anak-anak diberi UPF, di situ ada natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi 10 - 15 tahun ke depan akan menjadi bom waktu penyakit kronis,” paparnya.
 
Selain itu, penyamarataan menu dinilai mengabaikan kekayaan pangan lokal dan kultur daerah. “Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pokoknya berbeda. Kalau semua diseragamkan dengan UPF, justru tidak pas dengan konteks lokal,” tuturnya.

Tiga Langkah Perbaikan Mendesak

Sebagai solusi, Mirza menekankan tiga langkah perbaikan mendesak untuk Program MBG:

1. Penegakan Ketat Keamanan Pangan: Pemberian efek jera bagi penyedia pangan (catering) yang lalai.
2. Pendampingan Ilmiah: Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memantau dampak MBG pada status kesehatan, kebugaran, dan antropometri anak.
3. Fleksibilitas Kebijakan: Kebijakan harus terbuka pada kajian ilmiah dan siap diperbaiki. “Jangan sampai 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan,” pungkasnya.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News