menilai guru memiliki beban baru.
"Guru dibebani urusan non-pedagogis (logistik, distribusi, hingga pengawasan makanan) yang menggerus waktu mengajar dan mendampingi siswa," kata Ubaid dalam keterangan tertulis dikutip Jumat, 9 Januari 2026.
Terlebih, ada guru yang dipecat karena kesalahan dalam membantu program MBG, salah satunya yang terjadi di Kampar, Riau. Guru honorer dipecat dan kepala sekolah dinonaktifkan akibat persoalan teknis MBG.
Lebih ironis lagi, kata Ubaid, gaji karyawan MBG mencapai hingga 10 kali lipat gaji guru honorer. Padahal, mayoritas anggaran MBG bersumber dari anggaran pendidikan.
“Dalam posisi ini menjadi jelas bahwa guru dijadikan tumbal dan sapi perah agar proyek MBG tetap hidup,” tegas Ubaid.
Berdasarkan situasi ini, JPPI mendesak Presiden menghentikan eksploitasi guru dalam program-program populis non-pedagogis.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program MBG terus diperkuat dari sisi kualitas, keamanan pangan, dan cakupan penerima manfaat.
Pada awal 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif mencapai 19.188 unit dengan 55,1 juta penerima manfaat. Angka tersebut meningkat signifikan ketimbang Januari 2025.
“Alhamdulillah program Makan Bergizi sudah berlangsung satu tahun penuh, di akhir tanggal 31 Desember 2025 jumlah SPPG telah bertambah menjadi 19.188 dengan jumlah penerima manfaat 55,1 juta," kata Dadan Hindayana di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Dadan mengakui masih ada kejadian selama pelaksanaan 2025, namun trennya menurun tajam menjelang akhir tahun. Evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan.
“Selama Desember 2025 kejadiannya menurun drastis dan kami targetkan sesuai instruksi Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk terus memperbaiki kualitas agar terjadi zero defect (tanpa cacat) di tahun 2026," kata Dadan.
MBG juga disebut memberi dampak ekonomi besar karena sebagian besar pembangunan dan operasional SPPG didukung masyarakat dan mitra. Rantai pasok melibatkan petani, peternak, nelayan, hingga tenaga kerja lokal.
BGN memastikan kritik dan masukan publik menjadi bagian penting dari perbaikan program. Pada 2026, fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan manfaat bagi ibu hamil, balita, dan anak sekolah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
