Terlebih, kata Ubaid, masalah utama pendidikan Indonesia bukan ketiadaan makanan. "Melainkan akses sekolah yang belum berkeadilan, ketimpangan mutu dan kesejahteraan guru, serta rusaknya infrastruktur sekolah," kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Januari 2025.
Data Kemendikbudristek Tahun 2024 menunjukkan pada jenjang PAUD hanya 6,2 persen guru tersertifikasi, sementara itu di SD dan SMP baru berkisar 34-40 persen tersertifikasi. Di sisi lain, perbaikan pendidikan juga belum dilakukan pada segi infrastruktur, misalnya masih banyak bangunan sekolah rusak.
"63-71 persen ruang kelas SD di berbagai daerah berada dalam kondisi rusak. Kondisi ini tidak jauh berubah di tahun 2025," tutur Ubaid.
Dia menegaskan memberi makan anak di ruang kelas yang rusak tidak akan meningkatkan persoalan mutu pendidikan, termasuk juga kesejahtaraan guru.
"Memberi makan anak di ruang kelas yang rusak dan dengan pendampingan guru yang tidak didukung kualitas dan kesejahteraan, ini pasti memperburuk mutu pendidikan kita, di mana hari ini kita sedang terpuruk di jajaran yang terburuk di Asia Tenggara,” kata Ubaid.
Baca Juga :
1 Tahun MBG, Ini Keberhasilannya Menurut JPPI
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program MBG terus diperkuat dari sisi kualitas, keamanan pangan, dan cakupan penerima manfaat.
Pada awal 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif mencapai 19.188 unit dengan 55,1 juta penerima manfaat. Angka tersebut meningkat signifikan ketimbang Januari 2025.
“Alhamdulillah program Makan Bergizi sudah berlangsung satu tahun penuh, di akhir tanggal 31 Desember 2025 jumlah SPPG telah bertambah menjadi 19.188 dengan jumlah penerima manfaat 55,1 juta," kata Dadan Hindayana di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Dadan mengakui masih ada kejadian selama pelaksanaan 2025, namun trennya menurun tajam menjelang akhir tahun. Evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan.
“Selama Desember 2025 kejadiannya menurun drastis dan kami targetkan sesuai instruksi Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk terus memperbaiki kualitas agar terjadi zero defect (tanpa cacat) di tahun 2026," kata Dadan.
MBG juga disebut memberi dampak ekonomi besar karena sebagian besar pembangunan dan operasional SPPG didukung masyarakat dan mitra. Rantai pasok melibatkan petani, peternak, nelayan, hingga tenaga kerja lokal.
BGN memastikan kritik dan masukan publik menjadi bagian penting dari perbaikan program. Pada 2026, fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan manfaat bagi ibu hamil, balita, dan anak sekolah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
