Hal ini menjadi salah satu poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII dengan seluruh pejabat Eselon I Kementerian Agama. RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dan dihadiri anggota komisi.
Hadir, Sekjen Kemenag Nizar bersama 10 pimpinan unit eselon I Kementerian Agama. RDP ini mengagendakan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021.
"Komisi VIII DPR juga meminta Sekjen dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan Perpres Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, khususnya mengenai implementasi dana abadi pesantren agar dapat dijalankan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan pesantren," kata Ace Hasan Syadzily saat membacakan kesimpulan rapat, Senin, 27 September 2021.
Selanjutnya, Komisi VIII DPR meminta para pejabat eselon I Kemenag untuk menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota komisi VIII DPR RI terkait pengalokasian anggaran bantuan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan keagamaan dan tempat ibadah yang terdampak bencana alam.
Baca juga: Ini Ragam Kegiatan Peringatan Hari Santri 2021
Kemenag juga diminta meningkatkan pengawasan dalam pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) sehingga penyelesaiannya sesuai dengan tengat waktu yang direncanakan. Terkait evaluasi pelaksanaan anggaran, Komisi VIII DPR dapat memahami progres laporan yang disampaikan Kementerian Agama sampai dengan 27 September 2021.
“Komisi VIII DPR RI meminta para pejabat eselon I Kemenag untuk meningkatkan serapan anggaran di tiap satuan kerja terutama dalam pencapaian program prioritas yang telah dicanangkan," jelas Ace.
Kesimpulan RDP ini kemudian ditandatangani oleh Pimpinan Komisi VIII DRI RI Ace Hasan Syadzily, Sekjen Kemenag Nizar serta seluruh pejabat eselon I Kemenag.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
