Rapat koordinasi menyinergikan upaya revitalisasi bahasa daerah dengan pemangku kebijakan se-Provinsi Maluku Utara.. DOK
Rapat koordinasi menyinergikan upaya revitalisasi bahasa daerah dengan pemangku kebijakan se-Provinsi Maluku Utara.. DOK

Upaya Maluku Utara Revitalisasi Bahasa Daerah

Renatha Swasty • 06 Juli 2022 20:43
Jakarta: Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara menggagas rapat koordinasi guna menyinergikan upaya revitalisasi bahasa daerah dengan pemangku kebijakan se-Provinsi Maluku Utara. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara bersama pemangku kebijakan di daerah menandatangani nota komitmen bersama dan rekomendasi terkait pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah di Maluku Utara. 
 
Dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kue Raha Ternate, Masayu Gay, menyambut baik revitalisasi bahasa daerah. Dia menilai upaya tersebut tidak dapat dilakukan sendiri melainkan harus bekerja sama melibatkan banyak pemangku kebijakan, seperti akademisi, intitusi pemerintah, maupun instansi swasta hingga komunitas dan pegiat seni. 
 
“Kami ada mata kuliah yang mendukung pembinaan mahasiswa melakukan penelitian terkait bahasa daerah berupa karya ilmiah yang dikembangkan lebih lanjut ke dalam film animasi agar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas,” kata Masayu dalam keteragan tertulis, Rabu, 6 Juli 2022. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyebut hingga kini pihaknya sudah menghasilkan tiga film animasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Rifai Haitami, mengatakan pihaknya telah menyusun peraturan daerah tentang bahasa daerah. 
 
“Tujuannya memasukkan bahasa daerah dalam muatan lokal (mulok) karena semakin hari kekayaan bahasa daerah yang merupakan identitas kami, semakin hilang," ujar dia. 
 
Rifai Haitami berencana segera menyiapkan bahan ajar dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan terkait bahasa daerah yang berlaku di wilayah satuan pendidikannya. Dia mengatakan di Kabupaten Sula terdapat empat suku besar, yaitu Fahahu, Fagud, Face, dan Mangon. Keempatnya menggunakan bahasa Sula, namun memiliki perbedaan dialek.
 
Berikutnya, Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Provinsi Maluku Utara, Lusi Susanti Bahar, mengungkapkan ada 319 karya budaya yang telah dilakukan pencatatan oleh institusinya. Namun, baru 32 karya yang ditetapkan sebagai WBTb Indonesia Tahun 2021.  
 
Lusi menjelaskan penetapan WBTb Indonesia di suatu daerah sangat bergantung pada kepedulian dan keaktifan dinas kabupaten/kota yang membidangi kebudayaan setempat dalam mencatat dan mengajukan usulan penetapan WBTb ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Dia bercerita sering kali karena pengajuan yang diusulkan minim, ia bersama timnya terjun langsung ke kabupaten/kota untuk mengidentifikasi kekayaan budaya di wilayah tersebut. 
 
“Setiap tahun, kami melakukan pencatatan karya budaya untuk diajukan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek untuk ditetapkan menjadi WBTb," tutur dia. 
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif