Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2024 terdapat 171.706 sekolah negeri (38,86 persen) sedangkan sekolah swasta ada 270.182 unit (61,14 persen). Sekolah negeri lebih banyak di jenjang SD, SMP, dan SLB. Sedangkan jumlah satuan pendidikan PAUD, SMA, dan SMK negeri masih terbatas.
Jumlah PAUD negeri hanya 3,13 persen, SMA 48,83 persen, dan SMK 26,24 persen. Namun, pelibatan sekolah swasta tidak wajib dan bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Dengan begitu, sebenarnya persoalan daya tampung berpotensi akan tetap terjadi pada SPMB 2025. Karena bisa saja ada pemda yang tak mampu melibatkan sekolah swasta dan daya tampung sekolah negeri di daerah tersebut minim.
"Jadi ini upaya meminimalisir belum tentu menghilangkan (persoalan daya tampung). Tapi kalau swasta diikutkan, daya tampungnya masuk," ujar Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, di kantor Kemendikdasmen Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.
| Baca juga: Siap Masuk Sekolah? Simak Aturan Lengkap Sistem Penerimaan Murid Baru 2025! |
Ia menuturkan rata-rata daya tampung di sekolah negeri jenjang SMA adalah yang paling minim. Dia menyebut jumlahnya tidak akan cukup menampung lulusan SMP.
"Contoh Banten itu lulusan SMP MTs yang bisa ditampung di SMA negeri itu enggak lebih dari 45-50 persen. Jadi memang 50 persennya harus dicarikan tempat. Jadi di sini memang ada masalah pemerataan juga," tutur dia.
Gogot mengatakan pelibatan sekolah swasta dalam SPMB 2025 ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. "Kita enggak mungkin memaksa yang fiskalnya rendah ya," sebut dia.
Sementara itu, pemda yang memiliki kemampuan fiskal sedang dan kuat tentu sangat diharapkan mampu melibatkan sekolah swasta dalam SPMB. Pihaknya menyerahkan eksekusinya pada pemda.
"Jenis dan besaran bantuan pendidikan ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing," ujar Gogot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
