Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menyebutkan, jika Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 salah satu fungsinya adalah untuk mengatur tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan sesuai potensi yang ada di wilayahnya.
Hilmar Farid melanjutkan, jika menurut undang-undang, terdapat sepuluh (10) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Nantinya melalui UU tersebut, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pembinaan, pemanfaatan dan penghargaan dari OPK, maupun sumber daya manusia di bidang kebudayaan.
Hal ini yang kiranya perlu dipahami oleh para mahasiswa maupun mahasiswi sebagai para calon pemimpin dan penggerak di daerah mana pun tempat mereka akan mengabdi. Kesepuluh OPK dan SDM kebudayaan ini merupakan potensi sesungguhnya yang dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan untuk membangun daerahnya masing-masing.
"Sekaligus dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat," kata Hilmar, saat Kuliah Umum Pemajuan Kebudayaan Melalui Lembaga Pendidikan kebudayaan, Sabtu, 20 November 2021.
Baca juga: PKN 2021, Jokowi Ajak Masyarakat Gali Ilmu Pengetahuan Warisan Nenek Moyang
Kegiatan Kuliah Umum Pemajuan Kebudayaan Melalui Lembaga Pendidikan kebudayaan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang peran dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan.
Selain itu meningkatkan kesadaran pada mahasiswa untuk terus mengembangkan budaya daerahnya, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai program-program dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Melalui kegiatan ini para mahasiswa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemajuan kebudayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
