Dosen Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustina Kustulasari, meyebut pemangkasan anggaran menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana efisiensi tersebut diterapkan.
“Kata ‘efisiensi’ sendiri sebenarnya berarti mengurangi yang boros. Namun, pertanyaannya, bagian mana yang dianggap boros? Jika kita langsung memangkas dalam jumlah besar, apakah benar praktik selama ini seboros itu?” tanya Agustina dikutip dari laman ugm.ac.id, Rabu, 19 Februari 2025.
Ia menekankan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan efektivitas. Dia menyebut efisiensi hanya akan bermakna bila selaras dengan efektivitas. Artinya, tujuan utama yang ingin dicapai tetap harus terpenuhi, tetapi dengan cara lebih efisien.
“Jika efisiensi justru mengurangi daya dukung terhadap riset dan inovasi, maka kebijakan ini perlu dikaji ulang,” tegas dia.
| Baca juga: Anggaran Riset Kampus Hanya Rp1,2 Triliun, Masih Mau Dipotong Lagi? |
Agustina menyoroti pemotongan anggaran dapat berdampak luas, baik bagi dosen maupun mahasiswa. Sebab, universitas sering kali merancang program berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
Apabila ada perubahan mendadak seperti sekarang, tentu akan mengganggu dinamika kerja, perencanaan program, bahkan bisa menghambat penelitian yang sudah berjalan. Padahal, riset dan inovasi menjadi bagian penting dalam peningkatan kemampuan daya saing bangsa.
Agustina menyebut perguruan tinggi harus semakin kreatif mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk kerja sama dengan industri dan lembaga internasional. Namun, ia juga mengingatkan langkah ini bukan hal baru dan sudah lama dilakukan.
“Pertanyaannya sekarang adalah, apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika anggaran riset sudah terbatas sejak awal, lalu masih dipangkas lagi, tentu ini menjadi tantangan besar bagi peneliti dan institusi akademik. Kita harus terus kreatif, tetapi pada saat yang sama negara juga perlu terus berperan,” ujar dia.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kembali dampak jangka panjang dari kebijakan efisiensi ini. Pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh menghambat pencapaian tujuan utama pendidikan dan riset.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi ini benar-benar untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dan bukan pemangkasan untuk kepentingan politik,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
