Jakarta: Kasus dugaan kebocoran kembali terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kali ini, ratusan ribu data pribadi diduga milik penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) beredar di publik.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan, kasus ini menjadi kritikan keras bagi Kemendikbud. Terutama, dalam hal proteksi data stakeholder pendidikan, baik itu siswa, mahasiswa, guru, dan dosen.
"Harus ada investigasi internal di Kemendikbud, karena ini sudah beberapa kali terjadi," kata Huda kepada Medcom.id, Jumat, 20 November 2020.
Baca: Kemendikbud Investigasi Dugaan Kebocoran Data Pribadi Penerima BSU
Huda meminta Kemendikbud segera melakukan penyelidikan. Harus segera dipastikan pula kebocorannya ada di level mana dan lekas dikonsolidasikan.
Komisi X DPR menyesalkan bila dugaan kebocoran data pribadi penerima BSU ini benar-benar terjadi. Ia menegaskan, semua lembaga negara wajib melakukan proteksi terhadap data pribadi. Komitmen ini harus dipegang semua pihak, tak terkecuali Kemendikbud.
"Ini bagian dari hak semua warga negara yang dilindung semua data pribadinya, tidak terkecuali guru honorer," ungkap legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
