PKS Sepakat dengan Pernyataan AHY Soal Visi Misi Perubahan
Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: Medcom.id/Fachri
Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut narasi perubahan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) tak mengganti semua kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan AHY sudah tepat.
Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri meminta pihak lain tak perlu kahwatir dengan visi dan misi yang diusung KKP. Perubahan yang ditawarkan lebih kepada penyempurnaan jalannya pemerintahan Indonesia ke depan.
"Perubahan yang diinginkan adalah ke arah yang lebih baik," kata Mabruri saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 15 Juli 2023.
Dia menekankan semangat perubahan yang ditawarkan KKP bukan hanya sekedar pembeda dengan pemerintahan saat ini. Visi dan misi perubahan yang diusung semata demi bangsa yang lebih baik.
"Bukan hanya sekadar berubah dan beda dengan pemerintahan sebelumnya," ungkap dia.
Dia menyebut makna perubahan yang menjadi visi dan misi KKP yakni menyempurkan dan mengukuhkan. Kebijakan yang dianggap kurang sempurna maka akan diperbaiki.
"Yang kurang disempurnakan, yang baik dipertahankan. Dan lebih dari itu semua perubahan yang kita lakukan mengukuhkan persatuan anak bangsa," ujar dia.
Sebelumnya, AHY menegaskan visi perubahan bukan berarti mengganti total seluruh kebijakan dan program-program pembangunan yang ada. Program kerja pemerintah yang baik harus dipertahankan, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
Dia menegaskan perubahan tidak berarti menghapus segala pencapaian dan kebijakan-kebijakan yang terbukti berdampak positif bagi kehidupan rakyat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Visi dan misi perubahan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan Indostrategic pada 9-20 Juni 2023, publik menginginkan perubahan dan perbaikan berbagai aspek kehidupan pada Pemilu 2024.
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menyampaikan 91,3 persen responden setuju atau menginginkan visi perubahan. Sedangkan 8,2 persen tidak setuju dan 0,5 persen tidak tahu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri meminta pihak lain tak perlu kahwatir dengan visi dan misi yang diusung KKP. Perubahan yang ditawarkan lebih kepada penyempurnaan jalannya pemerintahan Indonesia ke depan.
"Perubahan yang diinginkan adalah ke arah yang lebih baik," kata Mabruri saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 15 Juli 2023.
Dia menekankan semangat perubahan yang ditawarkan KKP bukan hanya sekedar pembeda dengan pemerintahan saat ini. Visi dan misi perubahan yang diusung semata demi bangsa yang lebih baik.
"Bukan hanya sekadar berubah dan beda dengan pemerintahan sebelumnya," ungkap dia.
| Baca juga: AHY: Perubahan Bukan Berarti Mengganti Total Kebijakan dan Program Sebelumnya |
Dia menyebut makna perubahan yang menjadi visi dan misi KKP yakni menyempurkan dan mengukuhkan. Kebijakan yang dianggap kurang sempurna maka akan diperbaiki.
"Yang kurang disempurnakan, yang baik dipertahankan. Dan lebih dari itu semua perubahan yang kita lakukan mengukuhkan persatuan anak bangsa," ujar dia.
Sebelumnya, AHY menegaskan visi perubahan bukan berarti mengganti total seluruh kebijakan dan program-program pembangunan yang ada. Program kerja pemerintah yang baik harus dipertahankan, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
Dia menegaskan perubahan tidak berarti menghapus segala pencapaian dan kebijakan-kebijakan yang terbukti berdampak positif bagi kehidupan rakyat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Visi dan misi perubahan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan Indostrategic pada 9-20 Juni 2023, publik menginginkan perubahan dan perbaikan berbagai aspek kehidupan pada Pemilu 2024.
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menyampaikan 91,3 persen responden setuju atau menginginkan visi perubahan. Sedangkan 8,2 persen tidak setuju dan 0,5 persen tidak tahu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
