Jakarta: Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan visi perubahan bukan berarti mengganti total seluruh kebijakan dan program-program pembangunan yang ada. Program kerja pemerintah yang baik harus dipertahankan, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
“Kami mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan. Perubahan seolah diartikan, sebagai upaya untuk mengganti secara total, apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik, akan kita pertahankan. Kita lanjutkan. Dan kita bersyukur, karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa, sejak Indonesia merdeka,” kata AHY, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023.
Dia menegaskan perubahan tidak berarti menghapus segala pencapaian dan kebijakan-kebijakan yang terbukti berdampak positif bagi kehidupan rakyat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, atas semua kerja kerasnya. Kami yakin, Presiden Jokowi dan pemerintahannya, ingin berbuat yang terbaik. Kami mendoakan, kelak Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa baktinya dengan baik,” kata AHY.
Namun, AHY menyampaikan Demokrat punya nilai-nilai dan cara pandang berbeda terhadap berbagai kebijakan dan program-program pemerintah yang saat ini berjalan. Dia pun menawarkan pendekatan alternatif terhadap kebijakan-kebijakan yang perlu dievaluasi ke depannya. Misalnya, terkait ekonomi dan kesejahteraan.
AHY menyoroti sejumlah pembangunan infrastruktur yang saat ini berjalan. Menurut dia, pembangunan itu dapat ditunda pelaksanaannya.
Dia menilai biaya yang digelontorkan untuk pembangunan beberapa infrastruktur skala besar dapat dialihkan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok buruh, pegawai negeri sipil, petani, nelayan, para guru, tenaga honorer, serta masyarakat yang belum mampu dan berdaya lainnya.
AHY menjelaskan struktur ekonomi Indonesia masih didominasi konsumsi domestik atau dalam negeri. Dengan demikian, peningkatan daya beli masyarakat menjadi penting.
Namun, hal itu menjadi sulit manakala gaji para pekerja tidak kunjung naik. “Jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki,” kata AHY.
Dia mengusulkan penentuan prioritas yang lebih arif ke depannya, terutama dalam penggunaan anggaran negara.
“Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat, agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat. Pengangguran dan kemiskinan akan berkurang,” kata dia.
AHY juga menyoroti masalah lainnya, yaitu sumber daya manusia dan lingkungan hidup, hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan rakyat, serta tata negara dan etika pemerintahan.
Jakarta: Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan visi perubahan bukan berarti mengganti total seluruh kebijakan dan program-program pembangunan yang ada. Program kerja pemerintah yang baik harus dipertahankan, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
“Kami mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan. Perubahan seolah diartikan, sebagai upaya untuk mengganti secara total, apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik, akan kita pertahankan. Kita lanjutkan. Dan kita bersyukur, karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa, sejak Indonesia merdeka,” kata AHY, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023.
Dia menegaskan perubahan tidak berarti menghapus segala pencapaian dan kebijakan-kebijakan yang terbukti berdampak positif bagi kehidupan rakyat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, atas semua kerja kerasnya. Kami yakin, Presiden
Jokowi dan pemerintahannya, ingin berbuat yang terbaik. Kami mendoakan, kelak Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa baktinya dengan baik,” kata AHY.
Namun, AHY menyampaikan Demokrat punya nilai-nilai dan cara pandang berbeda terhadap berbagai kebijakan dan program-program pemerintah yang saat ini berjalan. Dia pun menawarkan pendekatan alternatif terhadap kebijakan-kebijakan yang perlu dievaluasi ke depannya. Misalnya, terkait
ekonomi dan kesejahteraan.
AHY menyoroti sejumlah pembangunan infrastruktur yang saat ini berjalan. Menurut dia, pembangunan itu dapat ditunda pelaksanaannya.
Dia menilai biaya yang digelontorkan untuk pembangunan beberapa infrastruktur skala besar dapat dialihkan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok buruh, pegawai negeri sipil, petani, nelayan, para guru, tenaga honorer, serta masyarakat yang belum mampu dan berdaya lainnya.
AHY menjelaskan struktur ekonomi Indonesia masih didominasi konsumsi domestik atau dalam negeri. Dengan demikian, peningkatan daya beli masyarakat menjadi penting.
Namun, hal itu menjadi sulit manakala gaji para pekerja tidak kunjung naik. “Jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki,” kata AHY.
Dia mengusulkan penentuan prioritas yang lebih arif ke depannya, terutama dalam penggunaan anggaran negara.
“Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat, agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat. Pengangguran dan kemiskinan akan berkurang,” kata dia.
AHY juga menyoroti masalah lainnya, yaitu sumber daya manusia dan lingkungan hidup, hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan rakyat, serta tata negara dan etika pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
