Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Angka Perceraian Jadi Dalih RUU Ketahanan Keluarga

Pemilu RUU Ketahanan Keluarga
Media Indonesia • 20 Februari 2020 22:56
Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga diusulkan karena angka perceraian meroket. Kondisi dianggap sudah memperhatinkan.
 
"Jadi sekarang ini kenapa rumah tangga dan perceraian itu begitu luar biasa," kata Ali kepada Media Indonesia, Kamis, 20 Februari 2020.
 
Menurut dia, angka perceraian meningkat dua kali lipat dalam lima tahun. Pada 2013, angka perceraian 200 ribu kasus, sedangkan pada 2018 menjadi 420 ribu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyebut perceraian menyisakan persoalan seperti bertambah anak-anak yang tidak diasuh orang tua hingga anak yang ditinggalkan. Semestinya, kata dia, anak mendapatkan pengasuhan terbaik.
 
"Perebutan hak asuh anak sebagai imbas dari perceraian. Kemudian juga bertambahnya jumlah kasus pengabaian hak-hak nafkah anak karena orang tua sudah lari tidak bertanggung-jawab," tambah anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
 
Ali menambahkan salah satu landasan lain yakni kenaikan persentase laki-laki 15-18 tahun yang berhubungan seks di luar nikah. Ada pula kasus perempuan di bawah 19 tahun yang sudah melahirkan atau yang sedang hamil anak pertama.
 
"Ini kan persoalan usia muda nikah dan kemudian menganggu pada persoalan reproduksi, kemudian persoalan pemeliharaan anak selanjutnya dan lain sebagainnya," tegas dia.
 
Dia mengeklaim keberadaan RUU Ketahanan Keluarga penting untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara. RUU disebut bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
 
Angka Perceraian Jadi Dalih RUU Ketahanan Keluarga
Politikus PAN Ali Taher Parasong. Foto: MI/Susanto
 
RUU Ketahanan Keluarga diusulkan lima anggota Dewan. Mereka yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Taher dari Fraksi PAN, dan Endang Maria dari Fraksi Partai Golkar.
 
Keberadaan RUU ini mengundang kontroversi. Pasal, RUU mengatur penanganan krisis keluarga akibat perilaku seks menyimpang, pelarangan donor sperma, hingga peran perempuan dalam keluarga. (Abdillah Muhammad Marzuqi)
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif