Ilustrasi Medcom.id
Ilustrasi Medcom.id

RUU Ketahanan Keluarga Undang Kontroversi

Nasional Rangkuman Nasional RUU Ketahanan Keluarga
Whisnu Mardiansyah • 20 Februari 2020 19:30
Jakarta: Belum selesai pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), DPR kembali memunculkan RUU kontroversial dengan dalih perlindungan terhadap kekerasan seksual. Alih-alih memberikan perlindungan terhadap tindakan kekerasan seksual, RUU ini justru lebih jauh mengatur ranah privat kehidupan berkeluarga.
 
RUU Ketahanan Keluarga masuk dalam Prolegnas 2020. RUU tersebut diajukan lima anggota DPR, yaitu Ledia Hanifa, Netty Prasetiyani (PKS), Sodik Mudjahid (Partai Gerindra), Ali Taher (PAN), Endang Maria (Golkar).
 
Fraksi di parlemen ramai-ramai menolak menindaklanjuti sejumlah pasal dalam RUU ini. Ketua Komisi VIII Yandri Susanto tegas menolak sejumlah pasal yang mengurus ranah privasi keluarga.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hal yang sangat privasi, negara enggak usah masuk," tegas Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2020.
 
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pun geram. Pasalnya, masih banyak yang diprioritaskan ketimbang mengurus privasi keluarga.
 
"Mau sok membuat UU yang enggak ada masalahnya. Gatalnya di mana, garuknya di mana. Masih banyak yang di depan mata kepala kita untuk segera kita benahi," tegas Surya Paloh di Medan.
 
RUU Ketahanan Keluarga Undang Kontroversi
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
 
RUU ini juga dikritik berbagai pihak. Banyak pasal yang dianggap terlalu mencampuri privasi keluarga.
 
Salah satu inisiator pengusul RUU Ketahanan Keluarga, Ali Taher, berdalih aktivitas seks menyimpang dalam keluarga kategori kekerasan seksual. Aktivitas seks menyimpang tidak boleh terjadi dalam hubungan keluarga.
 
"Seks itu kan persoalan cinta, persoalan kasih sayang di antara itu digunakan dalam konteks reproduksi bagi keluarga yang masih muda, atau digunakan sebagai kebahagiaan bersama antara kedua belah pihak dan itulah tujuan esensi utama dari pernikahan," kata Ali Taher di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2020.
 
Berikut pasal-pasal kontroversi dalam RUU Ketahanan Keluarga:

Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga

Pasal 25
 
(1) Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
(2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 
a. Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga;
 
b. Melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan
seksual, dan penelantaran;
 
c. Melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta
 
d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.
 
(3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 
a. Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
 
b. Menjaga keutuhan keluarga; serta
 
c. Memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Jual Beli Sperma dan Ovum

Pasal 31
 
(1) Setiap Orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.
 
(2) Setiap orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.
 
Pasal 139
 
Setiap Orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
 
Pasal 140
 
Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

Larangan Menyewakan dan Jual Beli Rahim

Pasal 32
 
(1) Setiap Orang dilarang melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.
 
(2) Setiap orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.
 
Pasal 141
 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan surogasi untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
 
Pasal 142
 
Setiap orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar bersedia melakukan surogasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
 
(2) Untuk memperoleh keturunan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.
 
Pasal 143
 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
 
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 
b. pencabutan status badan hukum.
 
RUU Ketahanan Keluarga Undang Kontroversi
Ilustrasi. Medcom.id

Larangan Perilaku Seks Menyimpang

Dalam penjelasan Pasal 85 dua hal yang masuk kategori kekerasan seksual atau biasa dikenal Bondage and Discipline, Sadism and Masochism (BSDM)
 
BDSM ialah aktivitas seksual merujuk perbudakan fisik, sadisme, dan masokhisme yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 85 ayat 1 dalam draf RUU Ketahanan Keluarga menyebut aktivitas seks sadisme dan masokhisme merupakan penyimpangan seksual.
 
a. Sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan menghukum atau menyakiti lawan jenisnya.
 
b. Masochisme kebalikan dari sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui hukuman atau penyiksaan dari lawan jenisnya.
 
Ali Taher menilai BDSM bertentangan dengan nilai kasih sayang. Ali menuturkan unsur penganiayaan tidak boleh terjadi meski menjadi kesepakatan suami istri.
 
"Kalau ada penganiayaan, perlu ada negara hadir. Ada orang sampai dibunuh itu kan bagaimana? Undang-undang belum mengatur sejauh itu, apalagi KUHP yang baru belum terbit," tutur dia.
 
Pasal 85
 
Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa:
 
a. rehabilitasi sosial; b. rehabilitasi psikologis;
 
c. bimbingan rohani; dan/atau
 
d. rehabilitasi medis.
 
Pasal 86
 
Keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
 
Pasal 87
 
Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
 
Pasal 88
 
Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh badan yang menangani ketahanan keluarga.
 
Pasal 89
 
Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor, rehabilitasi untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif