Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Negara. Foto: Medcom.id/Damar Iradat
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Negara. Foto: Medcom.id/Damar Iradat

Cak Imin: Jumlah Partai di Koalisi Sudah Mencukupi

Pemilu kabinet kerja pilpres 2019
Damar Iradat • 22 Mei 2019 06:00
Jakarta: Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengisyaratkan menutup pintu untuk partai lain yang ingin bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia menilai, saat ini kondisi partai koalisi di belakang Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah cukup solid tanpa perlu tambahan partai lain.
 
"(Partai politik dalam) Koalisi cukup jumlahnya dan supaya lebih solid saya kira cukup," kata Cak Imin di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.
 
Baca Juga:Cak Imin Bidik Kursi Ketua MPR

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Cak Imin mengatakan, jumlah partai dalam koalisi saat ini sudah dirasa cukup dalam mengawal pemerintahan yang stabil, kuat, dan produktif. Saat ini, ada 10 partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, yakni; PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, PPP, PSI, Partai Hanura, Perindo, PKPI, dan PBB.
 
Kendati begitu, menurutnya, pintu koalisi juga belum tertutup sepenuhnya bagi partai lain yang ingin bergabung. Syaratnya yakni harus bisa mendapat 'restu' dari partai lain di dalam Koalisi Indonesia Kerja.
 
"Tapi kalau ada tambahan lagi enggak apa-apa," ujarnya.
 
Baca Juga:Cak Imin Ingin PKB Dapat 10 Kursi Menteri
 
Selain itu, Cak Imin juga menysaratkan jika ada partai lain yang ingin bergabung, maka posisi ketua MPR harus berasal dari PKB. "Tergantung mereka mau enggak. Lihat motifnya dulu, yang penting ketua MPR dari PKB," jelas Cak Imin.
 
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengaku belum bisa berbicara banyak ihwal kemungkinan Partai Demokrat dan PAN masuk ke dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurut Mega, hal itu harus dibahas terlebih dulu oleh para parpol pendukung.
 
Mega mengatakan, saat ini, parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf juga belum menggelar rapat resmi pasca pengumuman hasil rekapitulasi KPU. Sebab, keputusan masuk atau tidaknya Demokrat dan PAN juga perlu dibahas dengan parpol koalisi lainnya.
 
"Jadi, ya nantinya kami akan menghadap ke presiden sebagai partai, dan juga tentunya dengan TKN. Jadi bagaimana, karena itu kan ada hubungannya dengan partai-partai yang lain," kata Mega.
 
Belakangan, Demokrat dan PAN memang santer dikabarkan bakal merapat ke koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Kedua partai itu disebut bakal segera meninggalkan barisan partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 
Sinyal merapatnya Demokat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf ini ditandai dengan pertemuan antara Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Jokowi pada awall bulan ini.
 
AHY dan Jokowi juga bakal kembali melangsungkan perremuan kedua yang diagendakan hari ini, Rabu, 22 Mei 2019. Sinyal keluarnya Demokrat dari koalisi Prabowo-Sandi juga semakin kencang setelah para elite mereka adu argumen di media massa, bahkan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono telah 'mengusir' Demokrat dari koalisi.
 
Setali tiga uang, sikap mendua PAN juga kembali mencuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas beberapa kali menemui Jokowi. Zulhas juga rencananya bakal menemui Jokowi hari ini.
 
Sinyal bergabungnya PAN kian kuat setelah Zulhas secara legawa menerima hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu 2019. Zulhas mengakui Pilpres 2019 dimenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
 

(ADN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif