Pembagian Bansos Tak Boleh Ada Embel-embel Kepentingan Politik
Eks Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. Foto: Medcom.id/Candra.
Jakarta: Pembagian bantuan sosial (bansos) diingatkan tidak boleh ada embel-embel kepentingan politik. Pembagian murni untuk membantu masyarakat.
Hal itu disampaikan eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief. Menurut dia, masyarakat ingin bansos dijalankan sesuai aturan.
“Kami di masyarakat sipil ingin melihat bahwa semua itu dijalankan dengan akuntabel, dan sesuai aturan. Jangan semua diterabas, kalau semua diterabas, negara apa kita ini?” kata Laode di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.
Transparansi dalam penyaluran bansos dinilai penting. Menurut Laode, salah satunya dengan memastikan penerimanya adalah masyarakat yang membutuhkan.
“Ketika saya di KPK, dan menurut masyarakat sipil, itu bansos adalah bantuan sosial yang diberikan hanya kepada yang membutuhkan,” ujar Laode.
Menurut Laode, bansos merupakan lahan panas yang penyalurannya bisa dimainkan. Dia menyontohkan penambahan jumlah sawah saat pemerintah mengadakan subsidi pupuk.
“Waktu di KPK, masih ingat, ketika mereka (pemerintah) bicara tentang subsidi pupuk, tiba-tiba jumlah sawah di seluruh Indonesia bertambah jumlahnya, tapi, ketika misalnya ada program ekstensifikasi pertanian, tiba-tiba jumlah sawah di kabupaten itu menurun,” tutur Laode.
Selain itu, dia menyoroti pembagian bansos yang tidak dihadiri atau dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam beberapa waktu belakangan. Menurut dia, hal itu merupakan sebuah penyalahgunaan.
“Kalau disebarkan-sebarkan itu, apalagi yang diberikan oleh yang di luar Kementerian (Sosial), ya itu saya pikir sudah penyalahgunaan bansos,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
Hal itu disampaikan eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief. Menurut dia, masyarakat ingin bansos dijalankan sesuai aturan.
“Kami di masyarakat sipil ingin melihat bahwa semua itu dijalankan dengan akuntabel, dan sesuai aturan. Jangan semua diterabas, kalau semua diterabas, negara apa kita ini?” kata Laode di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.
Transparansi dalam penyaluran bansos dinilai penting. Menurut Laode, salah satunya dengan memastikan penerimanya adalah masyarakat yang membutuhkan.
“Ketika saya di KPK, dan menurut masyarakat sipil, itu bansos adalah bantuan sosial yang diberikan hanya kepada yang membutuhkan,” ujar Laode.
| Baca juga: Eks Hakim Konstitusi Wanti-wanti Masyarakat Jangan Merusak Sistem Demokrasi |
Menurut Laode, bansos merupakan lahan panas yang penyalurannya bisa dimainkan. Dia menyontohkan penambahan jumlah sawah saat pemerintah mengadakan subsidi pupuk.
“Waktu di KPK, masih ingat, ketika mereka (pemerintah) bicara tentang subsidi pupuk, tiba-tiba jumlah sawah di seluruh Indonesia bertambah jumlahnya, tapi, ketika misalnya ada program ekstensifikasi pertanian, tiba-tiba jumlah sawah di kabupaten itu menurun,” tutur Laode.
Selain itu, dia menyoroti pembagian bansos yang tidak dihadiri atau dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam beberapa waktu belakangan. Menurut dia, hal itu merupakan sebuah penyalahgunaan.
“Kalau disebarkan-sebarkan itu, apalagi yang diberikan oleh yang di luar Kementerian (Sosial), ya itu saya pikir sudah penyalahgunaan bansos,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
