Mahasiswa di Sultra Serukan Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM
Aksi mimbar demokrasi mahasiswa di Sultra. Foto: Istimewa.
Jakarta: Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulawesi Tenggara (Amara) menggelar mimbar demokrasi di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kota Kendari, Selasa, 5 Desember 2023. Mereka menyuarakan penolakan politik dinasti dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Koordinator aksi Mimbar Demokrasi Ardyanto mengatakan gerakan ini murni dari mahasiswa dan rakyat karena melihat kondisi negara dan bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Aksi ini disebut bagian upaya menyelamatkan demokrasi serta meminta penegakan keadilan hukum tanpa intervensi.
"Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kami nilai telah membuka ruang bagi politik dinasti. Drama itu mencapai puncaknya tatkala Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, menjadi cawapres," tegas Asdyanto dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Desember 2023.
Menurut dia, Pilpres 2024 mempertontonkan secara gamblang persoalan politik dinasti. Padahal, putusan MK tersebut dianggap cacat prosedural dan melanggar konstitusi demi kepentingan kelompok.
"Mahasiswa dan rakyat harus berani melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari resesi demokrasi," tegas dia.
Ia menyebut Amara mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap demi menyelamatkan demokrasi Indonesia. Pertama, menolak politik dinasti. Kedua, meminta seluruh pelanggaran HAM dituntaskan. Ketiga, selamatkan demokrasi dari oligarki dan tirani.
"Terakhir, tegakkan keadilan hukum tanpa intervensi," ucap Ardyanto.
Para mahasiswa yang bergabung dalam Mimbar Demokrasi ini berasal dari Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Lakidende, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Universitas Mandala Waluya, dan STIMIK Bina Bangsa. Ada juga perwakilan masyarakat. Mereka datang mengenakan topeng serta membawa tulisan ‘Lawan Politik Dinasti, Tolak Pelanggar HAM’.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
Koordinator aksi Mimbar Demokrasi Ardyanto mengatakan gerakan ini murni dari mahasiswa dan rakyat karena melihat kondisi negara dan bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Aksi ini disebut bagian upaya menyelamatkan demokrasi serta meminta penegakan keadilan hukum tanpa intervensi.
"Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kami nilai telah membuka ruang bagi politik dinasti. Drama itu mencapai puncaknya tatkala Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, menjadi cawapres," tegas Asdyanto dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Desember 2023.
Menurut dia, Pilpres 2024 mempertontonkan secara gamblang persoalan politik dinasti. Padahal, putusan MK tersebut dianggap cacat prosedural dan melanggar konstitusi demi kepentingan kelompok.
"Mahasiswa dan rakyat harus berani melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari resesi demokrasi," tegas dia.
| Baca juga: Tudingan Dinasti Politik di Yogyakarta Disebut Ahistoris dan Berbahaya |
Ia menyebut Amara mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap demi menyelamatkan demokrasi Indonesia. Pertama, menolak politik dinasti. Kedua, meminta seluruh pelanggaran HAM dituntaskan. Ketiga, selamatkan demokrasi dari oligarki dan tirani.
"Terakhir, tegakkan keadilan hukum tanpa intervensi," ucap Ardyanto.
Para mahasiswa yang bergabung dalam Mimbar Demokrasi ini berasal dari Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Lakidende, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Universitas Mandala Waluya, dan STIMIK Bina Bangsa. Ada juga perwakilan masyarakat. Mereka datang mengenakan topeng serta membawa tulisan ‘Lawan Politik Dinasti, Tolak Pelanggar HAM’.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
